KabarBaik.co – Penunjukan kepala dinas dinilai menjadi tolok ukur penting dalam membaca kualitas kepemimpinan seorang bupati. Publik tidak hanya menilai kepala daerah dari kebijakan yang diambil, tetapi juga dari figur-figur yang dipercaya mengelola sektor strategis pemerintahan.
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Suko Widodo, menyebut kepala dinas merupakan wajah pertama tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, pilihan pejabat strategis akan langsung melekat pada citra bupati di mata publik, termasuk di Sidoarjo.
“Publik menilai bupati bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari siapa yang ia percaya memimpin sektor strategis. Kepala dinas adalah etalase kualitas tata kelola bupati,” ujar Suko Widodo, Sabtu (3/1).
Suko menegaskan proses seleksi kepala dinas semestinya bertumpu pada rekam jejak, kapasitas profesional, serta gagasan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Ketika kinerja suatu sektor tidak berdampak signifikan, sorotan publik akan mengarah langsung kepada bupati sebagai pengambil keputusan tertinggi.
“Kalau kepala dinas tidak menunjukkan performa, publik akan menilai itu sebagai kegagalan bupati dalam menempatkan orang yang tepat,” tegasnya.
Suko juga mendorong agar proses seleksi pejabat eselon dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, termasuk dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan KPK. Menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk intervensi, melainkan penguatan legitimasi keputusan kepala daerah.
“Pelibatan lembaga pengawas bukan intervensi, tetapi penguatan proses. Karena ketika hasilnya tidak berdampak, yang dipertanyakan publik adalah kompetensi bupati dalam memilih,” tambahnya.
Bagi Suko Widodo, kepala dinas bukan sekadar simbol administratif dalam struktur birokrasi. Lebih dari itu, mereka adalah proyeksi langsung kualitas kepemimpinan Bupati Sidoarjo, yang akan terus dinilai publik sepanjang masa jabatannya. Dari figur-figur inilah, publik membaca arah, keseriusan, dan kapasitas kepemimpinan kepala daerah. (*)
