KabarBaik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar Rapat Paripurna guna membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Minggu (30/6).
Dalam rapat ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyampaikan pandangan terkait kondisi pengangguran serta kemiskinan di Sidoarjo.
Melalui juru bicaranya, Yudi Hariyantoro, Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo menyebut angka pengangguran di Sidoarjo masih memprihatinkan. Bahkan secara jumlah masih jauh di atas angka pengangguran nasional dan provinsi.
Untuk itu, pihaknya meminta agar dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sidoarjo lebih serius lagi dalam mengambil langkah guna menekan angka pengangguran agar tak semakin meningkat.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menanggulangi tingginya angka pengangguran di Sidoarjo,” ujar menyampaikan pandangan Fraksi.
Selain itu, ia juga menyoroti target terkait angka penurunan kemiskinan di Sidoarjo. PDIP menilai sudah selayaknya penurunan angka kemiskinan berseiring dengan jumlah pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Kami meminta agar penurunan angka kemiskinan tersebut dibuat yang sesuai dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan,” lanjutnya.
Dalam penyampaian pandangan Fraksi PDIP, Yudi juga menyebutkan bahwa masih ada wilayah di Sidoarjo yang termasuk daerah terisolasi yakni daerah Pucukan, Kecamatan Sidoarjo dan sekitarnya. Kondisi ini mau tak mau pasti menjadi hambatan utama untuk kemudahan akses pelayanan publik.
“Menurut pengamatan kami, masih saja ada wilayah di Sidoarjo yang masih terisolasi, yakni di daerah Pucukan dan sekitarnya,” imbuhnya.
Di akhir penyampaian pandangan, Yudi berharap agar RPJMD 2025-20245 dapat menjadi landasan yang tepat guna memberikan solusi atas beragam permasalahan yang ada di Sidoarjo. Mulai dari pengangguran, kemiskinan hingga kemudahan akses untuk pelayanan publik di daerah terpencil.
Rapat ini merupakan bagian dari proses penyusunan RPJPD 2025-2045. Yang mana rancangan awal sudah disampaikan Pemda yang kemudian dibahas oleh Fraksi di DRPD Sidoarjo.
Pandangan dari fraksi-fraksi ini nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJPD sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda. (*)
