KabarBaik.co, Surabaya – PT Terminal Teluk Lamong (TTL) memperkuat tata kelola perusahaan melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.
Sinergisitas tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Surabaya.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, David P. Sirait, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, serta disaksikan jajaran manajemen TTL dan Kejari Tanjung Perak, termasuk para Jaksa Pengacara Negara.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen meningkatkan efektivitas pencegahan sekaligus penanganan berbagai persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berpotensi dihadapi perusahaan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, David P. Sirait, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejari Tanjung Perak dalam memperkuat aspek hukum dalam operasional perusahaan.
“Sinergisitas ini sangat penting karena dalam kegiatan operasional sehari-hari kami berhadapan dengan berbagai aspek hukum. Kolaborasi strategis ini memungkinkan TTL lebih proaktif dalam melakukan pencegahan dan pengelolaan risiko hukum, sehingga tata kelola perusahaan dapat terus diperkuat secara berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (5/3).
Melalui kerja sama tersebut, TTL dapat memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion), hingga tindakan hukum lainnya. Kejaksaan juga dapat berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam penyelesaian sengketa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga integritas dan kepastian hukum.
Menurutnya, sektor kepelabuhanan memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama terkait pengelolaan aset negara dan hubungan usaha. Karena itu, langkah preventif melalui pendampingan hukum dinilai penting agar setiap kebijakan maupun keputusan strategis tetap berada dalam koridor hukum.
“PKS ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus komitmen bersama dalam menjaga integritas serta mengamankan aset negara,” katanya.
Kerja sama antara PT Terminal Teluk Lamong dan Kejari Tanjung Perak sejatinya bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, kedua institusi telah berkolaborasi dalam berbagai penyelesaian persoalan hukum, termasuk dukungan terhadap isu operasional serta pendampingan sejumlah program strategis perusahaan.
Melalui penandatanganan PKS ini, PT Terminal Teluk Lamong kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat penerapan good corporate governance, meningkatkan kepastian hukum dalam setiap kegiatan usaha, serta mendukung terciptanya ekosistem kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
