KabarBaik.co – Tensi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro tahun 2024 semakin menghangat. Hal itu dikarnakan munculnya isu potensi bakal pasangan calon (Bapaslon) tunggal melawan “bumbung kosong” kian hari semakin santer dibicarakan publik.
Tak hanya terjadi di Kabupaten Bojonegoro, potensi bapaslon tunggal juga rentan terjadi di Kabupaten Tuban. Hal ini pun menuai sorotan, salah satunya dari Mohamad Rokib, pengamat politik asal Bojonegoro.
Ia mengatakan, sejatinya pilkada ini demokratis. Artinya ada kehendak publik atau masyarakat dalam kontestasi tersebut.
Kendati demikian, jika memang dua Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di Pilkada tahun ini hanya memiliki satu calon, menurutnya ini justru seperti akan kembali ke zaman orde baru. Di mana Pilkada ini akan terjadi fenomena sentralisasi.
Dan hampir semua keputusan sudah tertata dari pusat, sedangkan masyarakat hanya seperti menyumbang suara saja, dan aspirasinya tidak terakomodir.
“Calon kepala daerah ini, sudah ditentukan oleh pusat melalui rekomendasi yang diberikan oleh parpol-parpol. Dan itu kemudian seolah-olah tidak sejalan dengan kehendak publik atau masyarakat, misalnya masyarakat Bojonegoro,” ungkap Rokib, Selasa (6/8).
Rokib yang juga merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Muhammadiyah Gresik ini melihat potensi di dua kabupaten yang bertetangga ini kemungkinan besar hanya memiliki calon tunggal.
Rokib menambahkan perbedaan dua Kabupaten Bojonegoro dan Tuban dalam pilkada tahun ini. Yaitu Kabupaten Tuban yang menguat incumbent dari Partai Golkar sementara Kabupaten Bojonegoro adalah Bapaslon Setyo Wahono-Nurul Azizah, yang representasi Koalisi Indonesia Maju yang merupakan koalisi partai pemenang di pilpres tahun ini.
“Kalau hanya calon tunggal itu artinya kondisi demokrasi di negara ini sedang cacat,” kata Rokib.
Ia menambahkan, alangkah baiknya jika pada Pilkada ini, masyarakat diberikan banyak pilihan calon. Sehingga, masyarakat dapat memilih dengan betul pilihan yang sesuai dengan harapan dan aspirasinya.
“Saya kira, lebih banyak paslon, lebih baik,” ujar pria yang berdomisili di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ini.
Jadi, Rokib mengemukakan, perlu adanya upaya untuk membuat politik gagasan, bukan hanya politik uang atau politik “dekengan”. Dengan upaya tersebut, para calon ini bisa adu gagasan dan konsep bagaimana Kabupaten Bojonegoro dan Tuban kedepannya.
“Saya kira masyarakat harus dicerdaskan, dicerahkan, supaya masyarakat itu diberikan gagasan-gagasan yang kemudian bisa mengatasi mereka. Bukan hanya calon-calon yang bakal menggaruk APBD saja,” terangnya.
Pihaknya berharap, pada Pilkada tahun ini berjalan sesuai desentralisasi. Sehingga ada demokrasi yang berkualitas di tingkat lokal Bojonegoro maupun Tuban dan mampu membawa perubahan kedepan lebih baik. (*)
