KabarBaik.co – DPC PKB Jember menyatakan setuju penundaan pencairan Bantuan Sosial (Bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Mereka menilai, di tahun politik seperti saat ini pencairan sangat rawan dipolitisasi oleh beberapa pihak.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi mengatakan, langkah yang diambil oleh Pemkab sangatlah tepat untuk melakukan penundaan tersebut.
“Jadi masyarakat perlu tahu ini hanya ditunda selama Pilkada saja, setelah itu kan cair. Jadi bukan dibatalkan,” ujar Ayub saat dikonfirmasi, pada Kamis (17/10).
Ayub menyampaikan, partainya juga terus memperjuangkan nasib guru ngaji dalam beberapa tahun terakhir, yang seharusnya bisa dicairkan lebih awal.
“Apalagi hibah dan Bansos sudah ditetapkan dalam APBD 2024 pada bulan November 2023. Dalam penganggaran tersebut, seluruh data penerima hibah dan bansos sudah ada, kenapa baru sekarang baru dicarikan harusnya lama sebelum Pilkada,” katanya.
Jika Pemkab memang peduli terhadap guru ngaji, anggaran hibah dan bansos tersebut segera dieksekusi.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, insentif guru ngaji biasanya dicairkan menjelang hari raya idul Fitri,” jelasnya.
Melihat momen itu, Ayub merasa aneh hibah dan bansos akan dicairkan bertepatan dengan momen Pilkada.
“Wajarlah saya berpikir ada pihak yang akan diuntungkan dengan pencairan itu, karena ini momen Pilkada dan rawan sekali dipolitisasi,” kata mantan Pimpinan DPRD Jember itu.
Selain itu, ia yakin para penerima termauk guru ngaji bisa memaklumi kondisi saat ini.
“Mereka itu pasti paham kondisinya, saya yakin tidak akan protes, karena sejatinya memang mendidik anak bangsa secara ikhlas.,” katanya.
Ia menambahkan, meminta persoalan penundaan pencairan hibah dan bansos diframing seolah-seolah atas keinginan Paslon 02. Sebab, penundaan tersebut murni sebagai bentuk kehati-hatian. (*)
