KabarBaik.co – Sebulan sebelum pendaftaran bakal calon kepala daerah (Bacakada) sejumlah partai politik di Sidoarjo beberkan kriteria calon yang layak memimpin Kota Udang. Mereka menginginkan siapa pun yang nantinya terpilih menjadi orang nomor satu di Sidoarjo bisa menyejahterakan rakyat.
Salah satu yang mengungkapkan kriterianya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui Wakil Sekretaris DPC PKB mereka menyampaikan setidaknya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi, yakni Hayyin, Layyin, Sahlun dan Qorbun.
“Pertama Hayyin, pemimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri, jiwanya tenang dan tidak temperamental,” ucapnya.
Menurutnya pemimpin juga harus Layyin yakni harus dapat menghargai orang lain dan sopan santun. Pemimpin tau bagaimana caranya memanusiakan manusia.
“Kemudian, Sahlun yang berarti mempunyai karakter dan menolong orang lain, serta Qorbun yang berarti mempunyai kharisma dan dikenal baik oleh banyak orang,” lanjutnya.
Di lain sisi, Sumi Harsono yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo mengungkapkan bahwa pemimpin Sidoarjo harus memiliki sifat yang jujur, amanah, cerdas dan bertanggungjawab.
Menurutnya dengan terpenuhinya empat kriteria ini maka kesejahteraan rakyat Sidoarjo pasti dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Menjadi Bupati Sidoarjo harus mencintai dan mengutamakan rakyatnya diatas kepentingan pribadi, kebijakan yang dibuat jangan berorientasi pada kelompok,” bebernya.
Namun hal baik justru diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi. Ia lebih memilih untuk mengajak seluruh partai di Sidoarjo bersatu, bahu membahu membangun kota Delta. Sebab mau bagaiamanapun langka sebuah pembangunan akan lebih lancar saat semuanya bersinergi.
Politisi muda dari Partai berlambang pohon beringin ini tetap konsisten dengan gagasan yang ia miliki. Ia meminta agar seluruh partai melepaskan egonya masing-masing demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo.
“Jika hanya ada satu calon saja, maka membagun Sidoarjo akan lebih mudah, kalau lebih dari satu calon, pembangunan berjalann lambat dan butuh waktu untuk rekonsiliasi,” ujarnya.
Menurutnya dengan hanya ada satu calon, bukan berarti tidak demokratis, terlebih sebelum itu diwujudkan terlebih dahulu dilakukan pertemuan antar partai untuk menemui kata sepakat dan mufakat akan nama calon tertentu.
“Dalam teori logika saya itu masuknya demokrasi, karena pada tahap sebelum itu pastinya ada musyawarah,” pungkasnya.(*)
