KabarBaik.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengakui masih banyak keluhan masyarakat terhadap tingginya suku bunga dan buruknya layanan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Gresik.
Plt Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan komitmen pembenahan menyeluruh yang ia sampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Senin (2/6).
Pernyataan itu disampaikan dalam agenda jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Gresik atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, revisi Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta perubahan struktur perseroan Bank Gresik.
“Kami menyadari masih ada keluhan masyarakat terkait suku bunga yang tinggi dan layanan yang perlu ditingkatkan,” kata Asluchul Alif di ruang paripurna DPRD Gresik.
Menurutnya, penetapan suku bunga kredit telah memperhitungkan biaya dana, operasional, risiko, serta margin yang disesuaikan dengan rencana bisnis tahunan BPR Gresik.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat tata kelola perusahaan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2024, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran.
“Pengisian jabatan strategis seperti direktur utama, direktur operasional, dan dewan pengawas saat ini sedang dalam proses seleksi dan penetapan,” ujar Alif. Ia mengakui bahwa kekosongan struktur kepemimpinan menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan BPR Gresik.
Lebih lanjut, Asluchul menekankan bahwa pemerintah daerah juga mendorong peningkatan layanan digital perbankan dan pembiayaan sektor UMKM, khususnya melalui produk kredit mikro tanpa agunan serta inovasi layanan lain yang pro-rakyat.
Jawaban itu sekaligus merespons masukan Fraksi Partai Golkar yang menyoroti pentingnya penguatan peran BPR Gresik sebagai lembaga keuangan daerah yang inklusif dan berorientasi pada sektor usaha kecil. “Transformasi BPR Gresik menuntut perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, serta optimalisasi produk kredit,” katanya.
Selain itu, menanggapi pandangan Fraksi Nasdem-Demokrat yang menegaskan pentingnya indikator kinerja keuangan dalam evaluasi BPR Gresik. Alif menjawab bahwa pemerintah kabupaten Gresik telah menetapkan tiga indikator utama: rasio kredit bermasalah, rasio efisiensi operasional, dan cakupan pembiayaan UMKM.
“Secara umum, berdasarkan indikator tersebut. Bank Indonesia menilai bahwa kondisi BPR Gresik tergolong sehat. Namun, kami menyadari dua indikator pertama masih perlu perhatian serius,” ucap Alif.
Untuk itu, perbaikan dilakukan melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas penyaluran kredit, dan restrukturisasi organisasi. Ia menyebut evaluasi terhadap kinerja dan struktur permodalan akan terus dijalankan guna memastikan BPR Gresik mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal.
Rapat paripurna ini menjadi momentum awal dari upaya Pemerintah Kabupaten Gresik membenahi wajah BPR Gresik, sekaligus menjawab kebutuhan akses pembiayaan yang ramah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.(*)
