Plt Kepala Dinas Tak Hadir, Komisi B Tunda Rapat dengan DTPHP

oleh -96 Dilihat
IMG 20251120 WA0014
RDP di ruangan Komisi B DPRD Jember. (Aji)

KabarBaik.co – Rapat dengar pendapat yang diagendakan untuk membahas evaluasi pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 serta program dan prioritas untuk APBD tahun 2026 di Jember gagal terlaksana hari ini.

Kegiatan ini seharusnya melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura (Dinas TPP Hortikultura).

Ketua Komisi B DPRD Jember Candea Ary Fianto, menjelaskan bahwa Diskominfo tidak dapat hadir karena adanya miskomunikasi yang diakui murni sebagai kesalahan dari pihak penyelenggara rapat.

Sementara itu, Kepala Dinas TPP Hortikultura, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian, juga berhalangan hadir.

“Kami mengagendakan dua OPD hari ini, yang pertama adalah Diskominfo. Namun, karena ada miskomunikasi antara kami dan Diskominfo, dan itu murni kesalahan dari kami, maka Diskominfo akhirnya tidak bisa hadir,” ujar Candra, Kamis (20/11).

Ia menambahkan, untuk Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura, anggota komisi sepakat untuk menunda rapat.

Candra menyebut, rapat ini bertujuan untuk memperdalam dan mendiskusikan berbagai program krusial.

“Kenapa kami membutuhkan kehadiran dari Kepala Dinas? Karena banyak hal yang ingin kita perdalam, banyak hal yang ingin kita diskusikan terkait program,” jelasnya.

Beberapa isu penting yang menjadi fokus pembahasan, terutama dengan Dinas TPP Hortikultura, mulai dari ketersediaan pupuk dan masa tanam hingga pemutakhiran e−RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 17 Tahun 2025.

“Selain itu, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kamu rencana membahas progres pelaksanaan LP2B. Isu ini menjadi mendasar karena Jember menerima bantuan pembangunan sekitar 10.000 rumah,” jelasnya.

“Data LP2B diperlukan untuk membandingkan (komparasi) data agar lahan pertanian tidak banyak teralih fungsi, sementara program rumah pemerintah tetap bisa terlaksana dengan baik, sesuai instruksi Presiden,” imbuh Candra.

Meskipun rapat hari ini gagal,Candra menegaskan akan meminta agar segera dilakukan komunikasi lanjutan.

“Nanti kita minta agar ada komunikasi antara Sekwan, terutama pendamping, dengan dinas-dinas terkait,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel kabarbaik.co yang lain di Google News

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam WhatsApp Channel KabarBaik.co. Melalui Channel Whatsapp ini, kami akan terus mengirimkan pesan rekomendasi berita-berita penting dan menarik. Mulai kriminalitas, politik, pemerintahan hingga update kabar seputar pertanian dan ketahanan pangan. Untuk dapat bergabung silakan klik di sini

Penulis: Dwi Kuntarto Aji
Editor: Gagah Saputra


No More Posts Available.

No more pages to load.