KabarBaik.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batu menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya sejak akhir Juli 2025. Penutupan ini dilakukan karena tidak adanya anggaran operasional. Bahkan sejak awal tahun 2025 PMI Kota Batu hanya bertahan dengan dana talangan pribadi dari internal.
Pantauan di lokasi, kantor PMI di Jalan Kartini, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, tampak sepi. Papan pengumuman berisi pemberitahuan penutupan sementara terpasang di depan kantor, sementara pintu utama tertutup rapat.
Kepala Markas PMI Kota Batu, Abdul Mutholib, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa seluruh layanan PMI seperti donor darah, ambulans, pertolongan pertama, hingga evakuasi kecelakaan lalu lintas benar-benar tidak beroperasi.
“Vakumnya PMI Batu sebenarnya sudah diketahui oleh pusat. Tapi kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Talangan sudah maksimal, baik dari saya pribadi maupun rekan-rekan. Jadi kami mohon maaf sebelumnya,” kata Tholib saat dikonfirmasi, Sabtu (2/8).
Menurut Tholib, PMI Kota Batu memerlukan anggaran operasional minimal sebesar Rp 9 juta per bulan. Namun, sejak Januari hingga Juli 2025, operasional hanya mengandalkan dana pribadi dari bendahara, kepala markas, dan beberapa pihak internal lainnya.
“Total talangan yang sudah dikeluarkan sekitar Rp 80 juta. Itu mencakup kebutuhan ambulans, listrik, telepon, air, Wi-Fi, konsumsi, dan obat-obatan. Tidak ada anggaran untuk gaji,” jelasnya.
Tholib menyebut tiga petugas utama yang terdampak langsung adalah dirinya sendiri sebagai kepala markas, seorang sopir ambulans, dan staf administrasi. Seluruhnya bekerja sebagai relawan dengan sistem honor. Namun sejak Februari 2025, mereka tidak lagi menerima pembayaran. “Penundaan honor memang bukan hal baru di PMI Batu, tapi tahun ini yang terburuk sejak saya bertugas,” tambahnya.
Terkait dinamika internal organisasi, termasuk gugatan terhadap pemilihan Ketua PMI Kota Batu, Tholib memilih tidak berkomentar banyak. Ia menegaskan bahwa pihak markas hanya menjalankan fungsi administratif dan teknis pelayanan. “Kami hanya menjalankan tugas administratif dan teknis. Soal urusan kepengurusan itu bukan wewenang kami,” tegasnya.
Tholib berharap ada perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi PMI Kota Batu, mengingat lembaga ini memiliki peran penting dalam pelayanan kemanusiaan dan kesehatan darurat di wilayah Kota Batu. (*)
