KabarBaik.co – Polri dan Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui kerja sama lintas sektor, pemerintah menargetkan produksi satu juta ton jagung sebagai bagian dari upaya swasembada pangan yang menjadi visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo yang bakal menduduki Wakapolri ini mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), serta jajaran Polres dan Polda, untuk mendorong percepatan pembangunan Sentra Pengolahan Pangan Gabungan (SPPG) di sejumlah titik strategis.
“Titik-titik yang belum ada pembangunan dalam dua-tiga bulan terakhir bisa kita komunikasikan agar diserahkan ke Polri. Pada prinsipnya, setelah komunikasi dengan Kepala BGN, tidak ada batasan jumlah SPPG untuk Polri,” ujar Komjen Dedi, saat berdialog lewat layar Telecom friend dengan beberapa Kapolda, saat ground breaking SPPG di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Rabu (6/8).
Dalam kerja sama tersebut, Polri menargetkan pembangunan 1.000 SPPG, sementara TNI AD membangun 500 unit di seluruh wilayah Indonesia. Dedi mengungkapkan bahwa jajaran Kapolda dan Kapolres telah aktif mendampingi proses panen, pemipilan, hingga pengeringan jagung.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil panen dan nilai jual di tingkat petani. Harga jagung dengan kadar air 18-20 persen kini stabil di angka Rp 5.500/kg, dan jika dikeringkan hingga kadar air 14 persen, Bulog siap membeli dengan harga hingga Rp 6.400/kg. “Kita jemput bola. Petani bisa langsung menjual dari kebun, dan ini membantu mereka mendapatkan harga lebih baik,” ujar Dedi.
Wamen Pertanian: Polri dan TNI Bukan Sekadar Pengaman
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa kerja sama dengan Polri dan TNI bukan sekadar simbolis. Peran aparat sangat penting sebagai pendamping dan fasilitator, terutama dalam distribusi benih, pupuk, hingga serapan hasil panen.
“Polisi tidak menanam jagung, tapi mereka hadir mendampingi rakyat. Ini bentuk nyata kehadiran negara di lapangan,” kata Sudaryono.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan intervensi terhadap harga beras yang naik akibat belum masuknya musim panen. Dengan cadangan 2 hingga 4,3 juta ton beras di gudang Bulog, distribusi beras SPHP dan bantuan pangan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas.
Indonesia Tak Lagi Impor Beras dan Jagung Konsumsi
Dalam forum tersebut, Sudaryono juga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menghentikan impor beras, yang selama ini rutin mencapai 1-5 juta ton per tahun. Keberhasilan ini berdampak signifikan terhadap pasar global. “Harga beras dunia kini turun drastis dari sekitar 700 dolar menjadi 350 dolar per ton. Negara-negara eksportir kelabakan karena Indonesia sudah tidak impor lagi,” jelasnya. Selain beras, pemerintah juga menargetkan untuk tidak mengimpor jagung konsumsi dan garam konsumsi pada tahun 2025.
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Presiden Prabowo
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto, yang sejak pidato pelantikan menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi ekonomi dan stabilitas sosial.
“Pertanian adalah sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Jika pendapatan petani membaik, maka gejolak sosial bisa ditekan. Ini adalah langkah preventif dan strategis,” tegas Wamen Pertanian.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum peletakan batu pertama (ground breaking) secara serentak pembangunan 205 gedung SPPG se-Indonesia. Di Jawa Timur, sebanyak 26 Kapolres jajaran Polda Jatim turut melaksanakan ground breaking di tempat yang sama.
Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Polri juga resmi meluncurkan delapan (8) unit operasional SPPG yang sudah siap beroperasi di beberapa wilayah prioritas. Unit-unit ini mulai menjalankan layanan makanan bergizi untuk mendukung program pencegahan stunting dan ketahanan pangan lokal. (*)
