KabarBaik.co – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka prevalensi stunting membuahkan hasil yang membanggakan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI pada 26 Mei 2025, prevalensi stunting di Jawa Timur berhasil turun signifikan menjadi 14,7 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik kedua secara nasional, setelah Bali, dan terbaik pertama di Pulau Jawa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh elemen masyarakat yang berkontribusi dalam penurunan angka stunting.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting kita turun signifikan dari 17,7 persen pada tahun 2023 menjadi 14,7 persen. Bahkan, Jawa Timur menjadi provinsi terbaik kedua secara nasional dan terbaik pertama di Pulau Jawa. Ini adalah prestasi bersama yang patut kita syukuri,” ujar Gubernur Khofifah, Rabu (28/5).
Namun, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa upaya ini tidak akan berhenti di sini. Ia menargetkan untuk mewujudkan zero stunting di Jawa Timur.
“Kami pastikan upaya penurunan stunting akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Harapan kami, tidak ada lagi kasus stunting baru di Jawa Timur. Ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan generasi emas Indonesia di tahun 2045,” tambahnya.
Berdasarkan data SSGI 2024, 22 kabupaten/kota di Jawa Timur, atau sekitar 70,96 persen, berhasil menurunkan angka stunting dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 9 kabupaten/kota, atau 29,04 persen, masih mencatatkan kenaikan.
Gubernur Khofifah menjelaskan, capaian ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK, organisasi masyarakat seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, serta mitra pembangunan seperti UNICEF dan institusi pendidikan.
“Kami berkolaborasi dengan banyak sektor, baik mitra pemerintah maupun non-pemerintah. Semua pihak yang terlibat layak mendapatkan apresiasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran aktif seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Untuk menurunkan prevalensi stunting, Pemprov Jatim mengimplementasikan berbagai program, seperti intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan). Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan pada pencegahan dan penanganan stunting.
Meskipun telah mencatatkan hasil yang positif, Gubernur Khofifah menyadari masih banyak ruang untuk perbaikan. Hal ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus bekerja keras menurunkan angka stunting di masa depan.
“Setiap anak di Jawa Timur berhak mendapatkan hidup yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Penurunan angka stunting ini adalah langkah nyata menuju visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(*)
