KabarBaik.co – Pemerintah pusat kembali menggulirkan upaya konkret untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui peluncuran Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja. Program ini resmi dimulai dalam agenda nasional yang digelar di Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Jombang, Senin (29/12).
Momentum tersebut sekaligus menandai peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badang, yang diharapkan menjadi penggerak baru pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, khususnya warga miskin ekstrem usia produktif.
Hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono. Dia menegaskan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi lokal.
“SPPG bukan sekadar dapur. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, sampai distribusi, semuanya melibatkan warga sekitar. Ini menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Nunung usai kegiatan.
Menurutnya, model SPPG yang berjalan di Jombang menjadi praktik baik yang layak direplikasi di daerah lain. Seluruh tenaga kerja yang direkrut berasal dari kelompok desil terbawah dan tidak langsung bekerja, melainkan mengikuti pelatihan terlebih dahulu. “Mereka disiapkan dulu, dilatih soal sistem kerja, higienitas, dan pembagian tugas. Setelah siap, baru bekerja di SPPG,” jelasnya.
Saat ini, satu unit SPPG mampu menyerap sekitar 20-30 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem. Dampaknya dinilai signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. “Kalau satu SPPG mempekerjakan 30 orang dan 30–40 persennya dari kelompok miskin ekstrem, efeknya besar,” kata Nunung.
Para pekerja yang lolos pelatihan mendapatkan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan, angka yang berada jauh di atas garis kemiskinan ekstrem. Pelatihan dilakukan langsung di lokasi dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali motivasi kerja agar siap secara mental dan berkomitmen jangka panjang. “Bantuan sosial itu sifatnya sementara. Tujuan akhirnya adalah bekerja dan mandiri,” tegasnya.
Nunung menyebut, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang saat ini berada di angka 0,4 persen atau sekitar 5.100 orang. Dengan sekitar 300 peserta yang telah dilatih dan siap bekerja, pemerintah optimistis angka tersebut bisa ditekan mendekati nol.
Ia juga mengapresiasi sinergi Pemkab Jombang dan seluruh pemangku kepentingan yang berhasil membangun ekosistem SPPG secara utuh, termasuk melibatkan petani dan pedagang lokal sebagai pemasok bahan baku.
Secara nasional, Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja ditargetkan mampu membuka akses kerja bagi 10 ribu warga miskin ekstrem dan terus diperluas ke berbagai daerah hingga target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai. “Jombang bukan hanya contoh pelatihan, tapi contoh ekosistem pemberdayaan yang berjalan. Ini yang ingin kami dorong secara nasional,” pungkas Nunung.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang KH Salmanudin Yazid (Gus Salman) yang hadir mewakili Bupati Warsubi menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus bersinergi. “Kami sangat berterima kasih karena Jombang menjadi pilot project nasional. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi pelaksana, Mitra SPPG Badang 1 Sefi Andari Mufida mengaku bersyukur program tersebut mampu membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. “Alhamdulillah, warga yang sebelumnya kesulitan pekerjaan sekarang punya aktivitas produktif. Ini sangat bermanfaat,” katanya.
Saat ini, sebanyak 47 warga lokal telah terserap bekerja di SPPG Badang. Layanan SPPG mencakup pemenuhan gizi untuk sekolah dari jenjang TK hingga SMA, serta sekitar 400 penerima manfaat lain seperti ibu hamil, balita, dan kelompok rentan kategori B3.
Distribusi dan operasional penuh SPPG dijadwalkan mulai berjalan pada 8 Januari 2026. Terkait keamanan dan kualitas layanan, Sefi menegaskan pengawasan dilakukan secara ketat. “Kami lebih berhati-hati, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga pasca distribusi. Kami juga bekerja sama dengan relawan dan berbagai pihak agar semuanya sesuai standar,” tutupnya. (*)
