KabarBaik.co, Batu – Proyek pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah di SMPN 4 Kota Batu, mangkrak meski telah dianggarkan melalui APBD 2025. Pekerjaan terhenti setelah pihak kontraktor diduga meninggalkan proyek sejak September 2025.
Pantauan di lokasi, bangunan lama masih berdiri dengan kondisi atap telah dibongkar. Sementara progres pembangunan baru sebatas pengerjaan pondasi cakar ayam. Sejumlah material seperti kayu, besi, geragal, dan pasir tampak menumpuk dan berserakan di area sekolah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Kepala SMPN 4 Kota Batu, Henu Lismiyati, mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran, khususnya praktik IPA, ikut terdampak akibat belum tersedianya ruang yang memadai.
“Proses pembelajaran sedikit terganggu, terutama praktik IPA. Laboratorium fisika sementara dipakai untuk tata usaha, sedangkan laboratorium biologi digunakan sebagai ruang kelas,” ujar Henu, Jumat (13/2).
Ia menjelaskan, keterbatasan ruang juga membuat para guru harus menempati ruang seadanya untuk menunjang kegiatan administrasi dan pembelajaran. “Guru-guru terpaksa menempati ruang seadanya, bahkan ada yang menggunakan ruang kelas untuk sementara,” tambahnya.
Selain mengganggu aktivitas belajar, belum tersedianya ruang kepala sekolah yang representatif turut memengaruhi pelayanan sekolah, terutama saat menerima tamu. Pihak sekolah berharap pembangunan dapat segera dilanjutkan agar pelayanan pendidikan kembali optimal dan lingkungan sekolah tidak lagi terkesan kumuh akibat material bangunan yang dibiarkan menumpuk.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait proyek tersebut. “Nanti hasilnya seperti apa akan kami konsultasikan ke pimpinan untuk memohon petunjuk. Secara prinsip akan kami berikan yang terbaik buat sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar,” jelasnya, Sabtu (14/2).
Dinas Pendidikan menegaskan akan mengambil langkah lanjutan setelah hasil audit keluar guna memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dituntaskan dan tidak berlarut-larut. (*)
