KabarBaik.co, Bojonegoro – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membangun Jalur Lingkar Selatan (JLS) pada tahun depan mulai berdampak pada kenaikan harga tanah di wilayah yang akan dilalui proyek tersebut. Sejumlah titik bahkan mengalami lonjakan harga signifikan, jauh melampaui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Salah satu kenaikan mencolok terjadi di Dusun Bogo, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander. Saat ini, harga tanah di tepi jalan raya mencapai Rp 1 juta per meter persegi. Padahal NJOP di wilayah tersebut hanya sekitar Rp 110 ribu per meter persegi.
Kepala Dusun Bogo, Wahyu Sugeng Riyadin, mengungkapkan bahwa harga tersebut berlaku untuk lahan di pinggir jalan utama. Sementara untuk tanah yang berada di bagian dalam, harga pasarannya berkisar Rp 500 ribu per meter persegi. “Yang di pinggir jalan sudah Rp 1 juta per meter, kalau yang masuk ke dalam sekitar Rp 500 ribu per meter,” ujarnya.
Menurut Wahyu, kenaikan harga tanah sebenarnya sudah mulai terjadi sejak jalan di wilayah tersebut dicor beton beberapa tahun lalu. Sebelumnya harga tanah hanya berada di kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per meter persegi. “Setelah jalan dicor, naik jadi Rp 500 ribu per meter dan sekarang sudah mencapai Rp 1 juta per meter,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti luas lahan yang akan terdampak pembangunan JLS karena belum adanya sosialisasi resmi dari pemerintah. Ia juga memprediksi harga tanah masih akan terus meningkat, terutama di wilayah dengan lahan pertanian produktif seperti arah Dusun Kedungrejo.
“Kalau yang ke arah Kedungrejo itu kan tanahnya produktif, kemungkinan harganya bisa lebih tinggi lagi,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Prianto, menilai kenaikan harga tanah akibat rencana proyek besar merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi praktik mafia tanah.
Ia mengimbau warga untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran harga tinggi yang datang secara tiba-tiba, karena sering kali disertai praktik manipulasi informasi, tekanan, hingga pemalsuan dokumen. “Masyarakat harus berhati-hati terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk membeli lahan dengan cara tidak adil,” tegasnya, Kamis (9/4).
Sukur juga mencontohkan pengalaman serupa dalam proyek pembangunan Bendungan Karangnongko di Kecamatan Margomulyo, di mana banyak pihak luar daerah berbondong-bondong membeli tanah warga yang terdampak relokasi.
Menurutnya, setiap proses jual beli tanah harus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum, dengan melibatkan notaris atau PPAT serta pemerintah desa setempat. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi kejanggalan.
“Pastikan semua proses sah secara hukum. Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang, namun demikian saya kira masyarakat sekarang sudah pada cerdas soal itu,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, memastikan bahwa pembangunan Jalur Lingkar Selatan telah masuk dalam program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Saat ini, studi kelayakan (feasibility study) serta desain pengembangan (detail design) telah diselesaikan oleh Dinas PU Bina Marga. (*)
