KabarBaik.co – Sebanyak 1.840 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila, Senin (28/4/2025), disaksikan oleh jajaran pejabat Pemkot serta anggota DPRD Kota Surabaya.
Ribuan pegawai tersebut sebelumnya berstatus sebagai tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai instansi di bawah naungan Pemkot. Dengan SK yang diterima, mereka kini menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memberikan apresiasi kepada para pegawai yang kini resmi berstatus PPPK. Ia menilai pengangkatan ini sebagai bukti perjuangan panjang yang penuh dedikasi dan kesabaran dari para tenaga honorer.
“Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerjanya harus lebih ditingkatkan lagi, bukan malah sebaliknya,” ucapnya saat ditemui usai acara penyerahan SK.
Menurut Yona, perjalanan para pegawai ini untuk mendapatkan status PPPK tidaklah mudah. Banyak di antara mereka yang harus menunggu hingga lebih dari 15 tahun dalam status honorer sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK.
“Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK. Ini harus dijadikan pelecut semangat,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
Yona juga mengingatkan bahwa status baru sebagai PPPK membawa tanggung jawab besar. Sebagai aparatur negara, mereka dituntut memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat Surabaya tanpa mengendurkan semangat kerja.
Komisi A DPRD Kota Surabaya, lanjut Yona, akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para PPPK. Ia menegaskan pentingnya semangat reformasi birokrasi untuk benar-benar diterapkan di lingkungan pemerintahan kota.
Selain itu, Yona juga mendorong dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya untuk aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap para PPPK. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi antara Pemkot dan DPRD untuk memastikan program-program kerakyatan berjalan efektif di lapangan.
“Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi,” pungkas Yona. (*)
