KabarBaik.co, Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukoharjo II di Jalan Aries Munandar No. 60, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jumat (27/).
Peresmian ini menandai bertambahnya jumlah dapur layanan gizi menjadi 75 titik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Malang. Kehadiran SPPG tersebut diharapkan semakin memperkuat pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat (PM).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari sistem pengawasan yang ketat serta penerapan standar operasional yang disiplin. “Keamanan pangan adalah prioritas utama. Fakta bahwa tidak ada kasus keracunan menunjukkan sistem berjalan sesuai prosedur dan terus diawasi secara intensif,” ujarnya.
Ia menyebut, hingga akhir Maret 2026, seluruh 75 SPPG yang telah beroperasi aktif tidak mencatat adanya insiden keracunan makanan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG tetap terjaga.
Tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, program ini juga mulai menunjukkan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Rantai pasok bahan pangan dalam program MBG melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani lokal, pelaku usaha, hingga tenaga kerja di sektor distribusi dan pengolahan.
Pemkot Malang mencatat adanya peningkatan permintaan produk pertanian lokal sejak program ini berjalan. Kondisi ini dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. “Kita ingin program ini memberi efek berganda, masyarakat terbantu secara gizi, sementara ekonomi lokal ikut tumbuh,” imbuh Wahyu.
Menurutnya, langkah ini menjadi strategi penting mengingat Kota Malang masih memiliki potensi kuat di sektor agrikultur meski berstatus sebagai kota. Integrasi antara program sosial dan pemberdayaan ekonomi dinilai dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di daerah.
Ke depan, Pemkot Malang menargetkan penambahan jumlah SPPG hingga mencapai 87 titik dalam waktu dekat. Untuk memastikan keberlanjutan program, Dinas Ketahanan Pangan diminta mengoptimalkan potensi daerah, termasuk pemanfaatan hasil pertanian lokal sebagai sumber utama bahan baku. (*)
