KabarBaik.co, Sidoarjo – Pemasangan pagar seng sementara oleh warga Perumahan Mutiara Regency pasca pembongkaran pagar permanen oleh Satpol PP Sidoarjo mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. Langkah warga tersebut dinilai sebagai bentuk respons atas kekhawatiran keamanan dan ketidakjelasan status tapal batas wilayah.
Nasih menegaskan DPRD memahami keresahan warga yang muncul setelah pagar pembatas dirobohkan. Menurutnya, tindakan warga memasang pagar seng tidak bisa serta-merta disalahkan selama bertujuan menjaga keamanan dan tidak memicu konflik baru.
“DPRD memantau langsung dinamika di lapangan. Pemasangan pagar seng ini muncul karena ada rasa tidak aman dari warga. Ini harus dilihat secara proporsional,” ujar Nasih, Kamis (5/2).
Ia menekankan bahwa persoalan utama bukan pada pagar seng, melainkan pada kejelasan aspek hukum terkait tapal batas antara Perumahan Mutiara Regency dan Mutiara City. Karena itu, Abdillah mendorong semua pihak menahan diri dan menempuh jalur hukum sebagai solusi yang berkeadilan.
Ketua DPRD Sidoarjo juga menegaskan bahwa selama proses hukum berjalan, kondisi di lapangan seharusnya dijaga dalam status quo. Hal ini penting untuk mencegah gesekan dan memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
“Kami meminta tidak ada tindakan lanjutan yang justru memancing konflik. Biarkan proses hukum berjalan, dan kondisi di lapangan dijaga tetap kondusif,” tegasnya.
Terkait tuntutan warga agar pagar dikembalikan seperti semula, Abdillah menyampaikan bahwa DPRD telah meminta pihak eksekutif melakukan kajian hukum dan teknis secara menyeluruh. Keputusan akhir, kata dia, harus mengacu pada hasil kajian dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, Nasih juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam setiap penertiban. Ia meminta aparat penegak Perda mengevaluasi SOP agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Penegakan aturan harus tegas, tapi juga manusiawi. Komunikasi dan pendekatan persuasif itu kunci,” tandasnya.
Nasih menutup dengan menegaskan komitmen DPRD untuk mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak.
“Yang kami dorong adalah win-win solution. Aturan berjalan, hak warga terlindungi, dan situasi tetap aman,” pungkasnya. (*)
