KabarBaik.co – Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat di Sidoarjo memadati Alun-Alun Sidoarjo sejak Kamis (1/5) pagi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day). Mereka tergabung dalam FSPMI, SPSI, SPN, KSPI, SARBUMUSI, FSBI hingga FSRP-KSN, dan selanjutnya bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
Aksi besar ini berlangsung tertib namun penuh semangat perjuangan. Para buruh datang dengan berbagai kendaraan mulai dari motor, mobil pribadi, hingga bus. Tak kurang dari sembilan mobil komando dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi yang menyorot isu-isu krusial kesejahteraan buruh.
Sebelum bergerak ke Surabaya, massa buruh terlebih dahulu menggelar orasi di depan Kantor Pemkab Sidoarjo. Di sana, mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah kabupaten untuk memperhatikan masa depan anak-anak buruh dan akses kesehatan warga kurang mampu.
Koordinator aksi yang juga Ketua Partai Buruh Sidoarjo, Agus Supriyanto, menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya soal upah semata.
“Kami mendesak Bupati Sidoarjo untuk membuat regulasi afirmasi pendidikan bagi anak buruh yang ingin masuk SMP Negeri, dengan kuota minimal 5 persen. Pemprov sudah membuat regulasi untuk SMA/SMK, sekarang giliran Pemkab,” katanya di sela aksi.
Tak hanya itu, buruh juga menuntut jaminan layanan BPJS Kesehatan gratis untuk warga miskin ber-KTP Sidoarjo di seluruh rumah sakit yang ada di wilayah tersebut. Tuntutan ini dinilai penting sebagai bagian dari hak dasar warga negara yang harus dipenuhi pemerintah.
Di tingkat provinsi, massa mendesak Gubernur Jawa Timur segera merealisasikan Perda Perlindungan Pesangon yang sudah digaungkan sejak lima tahun lalu namun belum juga terwujud. Mereka juga meminta penambahan kuota afirmasi anak buruh dari 5% menjadi 10% serta alokasi APBD untuk peserta PBI BPJS Kesehatan.
“Buruh Jawa Timur butuh perlindungan konkret, bukan janji politik. Gubernur harus berani realisasikan Perda Pesangon tahun ini,” tegasnya.
Untuk skala nasional, buruh membawa sejumlah tuntutan strategis seperti pembentukan Satgas PHK, pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Perampasan Aset, serta pembahasan ulang UU Ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada buruh. Mereka menyuarakan agar pemerintah pusat tidak lagi menunda langkah-langkah pro-rakyat pekerja.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memastikan keamanan selama aksi berlangsung dengan menerjunkan 800 personel.
“Seluruh pasukan sudah kami siagakan sejak pagi. Ini untuk memastikan aksi buruh berlangsung tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas,” ujarnya saat memimpin apel pasukan di Alun-Alun Sidoarjo.
Ia menambahkan, jalur utama Sidoarjo-Surabaya tidak akan ditutup total, namun masyarakat diimbau menghindari rute tersebut saat rombongan buruh melintas. (*)
