KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai mematangkan arah pembangunan daerah dengan membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum tersebut digelar di Aula Gadjah Mada, Gedung Pemkab Lamongan, Rabu kemarin.
Forum ini menjadi tahap awal perumusan RKPD yang berfungsi sebagai pedoman utama pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen RKPD akan menjabarkan prioritas pembangunan turunan dari RPJMD, mulai dari kerangka ekonomi daerah, program prioritas, rencana kerja, hingga skema pendanaannya. RKPD juga menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS APBD serta acuan kerja seluruh perangkat daerah.
Pada 2027, Pemkab Lamongan mengusung tema “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan”. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata tanpa mengesampingkan keberlanjutan lingkungan.
Tema tersebut akan diimplementasikan melalui 15 program prioritas, di antaranya Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100 Persen Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, hingga Lamongan Tangguh.
Seluruh program itu dirancang untuk mendorong kejayaan Lamongan secara berkelanjutan, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta penguatan harmoni sosial.
Wakil Bupati (Wabup) Lamongan Dirham Akbar Aksara menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
“RKPD memiliki peran sangat penting karena menjadi landasan penyusunan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaan dalam satu tahun. Dampaknya tentu akan langsung dirasakan masyarakat melalui program pembangunan yang dijalankan,” ujar Dirham saat membuka forum yang dihadiri perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dalam forum itu, turut dibahas sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Lamongan, seperti pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta pertumbuhan angkatan kerja yang belum seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja.
Terkait persoalan kemiskinan, Dirham yang akrab disapa Mas Dirham menekankan perlunya perubahan pendekatan. Ia mendorong agar pola penanganan kemiskinan tidak lagi bertumpu pada bantuan sosial semata, melainkan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.
“Selain pendataan yang harus tertib, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Pola ini jauh lebih efektif karena mendorong masyarakat menjadi mandiri, produktif, dan benar-benar keluar dari kemiskinan,” kata Dirham.
Menutup sambutannya, Dirham juga menyoroti capaian indikator kinerja makro daerah yang perlu terus ditingkatkan hingga 2027. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan yang pada 2025 telah mencapai 76,81, melampaui target 76,50. Ke depan, IPM ditargetkan naik menjadi 77,80 pada 2027.(*)
