KabarBaik.co – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mencoba membedah arah politik partai pasca-Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026. Hasto sekaligus berbagi refleksi personal pasca-mendapatkan amnesti.
Hasto berbicara itu dalam diskusi santai coffee morning bersama awak media di sebuah kafe di Surabaya, Sabtu (17/1).
Refleksi Kemanusiaan dan Syukur atas Amnesti
Mengawali diskusi, Hasto menceritakan pengalamannya selama menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengisahkan bagaimana kehidupan rutan membentuk kedisiplinan dan ketenangan batin melalui olahraga pagi.
Hasto juga menyoroti sisi kemanusiaan di dalam tahanan, seperti solidaritas sesama tahanan yang kerap memberinya kopi dan teh.
Dalam kesempatan ini, Hasto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas amnesti yang diterimanya. Ia memberikan apresiasi khusus kepada tokoh-tokoh yang berperan dalam proses konstitusional tersebut.
“Saya berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Amnesti ini menjadi momentum refleksi bagi saya untuk terus bekerja dalam koridor konstitusi demi kepentingan bangsa,” ujar Hasto.
Solusi untuk Kualitas Demokrasi dan Pilkada
Menyinggung situasi politik nasional, Hasto menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang demokrasi. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah komitmen partai dalam mempertahankan Pilkada Langsung, namun dengan catatan perbaikan sistemik.
Sebagai solusi atas tingginya biaya politik, Hasto menawarkan beberapa langkah strategis yakni
Penguatan integritas penyelenggara pemilu.
Penegakan hukum pemilu yang konsisten dan tanpa pandang bulu.
Pengendalian ketat terhadap praktik politik uang (money politics) dan mahar politik guna mewujudkan pilkada berbiaya rendah.
Komitmen terhadap Isu Ekologis
Selain politik praktis, Hasto menekankan bahwa persoalan lingkungan adalah prioritas utama partai sebagaimana mandat Rakernas I 2026.
PDI Perjuangan mendorong langkah konkret untuk mengatasi krisis air bersih, banjir, dan longsor yang membebani rakyat.
Solusi ekologis yang diusung meliputi:
Perbaikan kebijakan tata ruang dan penghentian deforestasi secara total.
Penindakan tegas terhadap kejahatan ekologis seperti illegal logging dan illegal mining.
Pemulihan ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove, padang lamun, dan perlindungan lahan basah.
Politik dengan Kejernihan Hati
Hasto menutup diskusi dengan menegaskan bahwa politik harus dijalankan dengan kerendahan hati dan keberpihakan nyata pada rakyat.
“Pengalaman hidup yang berat mengajarkan bahwa kerja politik membutuhkan kejernihan hati dan kedekatan dengan realitas masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus daerah, di antaranya Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Bambang Yuwono Logos, serta Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan.
Forum ini menjadi bukti komitmen PDI Perjuangan dalam menjaga ruang dialog yang sehat bersama media sebagai pilar demokrasi. (*)
