KabarBaik.co – Komandan Kodim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo menghadiri audiensi bersama perwakilan serikat buruh Sarbumusi (Gerakan Aksi Serikat Buruh Muslimin Indonesia). Audiensi digelar di pendopo Pemkab.
Audiensi pada Jumat (12/9) sekitar pukul 15.10 WIB ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jombang, di antaranya Bupati Jombang H. Warsubi, Kapolres AKBP Ardi Kurniawan, Sekda Agus Purnomo, serta sejumlah perwakilan serikat buruh lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan terkait kondisi ketenagakerjaan di Jombang.
Beberapa isu utama yang disorot antara lain pembayaran gaji secara dicicil oleh perusahaan, minimnya fasilitas umum untuk buruh, kurangnya keterwakilan serikat di lembaga hubungan industrial, hingga transparansi dana CSR dan pajak perusahaan.
Tak hanya itu, para buruh juga mendesak pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan dan meninjau kondisi fasilitas umum yang dinilai sangat tidak layak.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret. Ia berkomitmen untuk mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja serta menyurati perusahaan-perusahaan yang dilaporkan.
“Kami akan menyurati perusahaan terkait agar segera menyelesaikan masalah gaji, menambah fasilitas umum, serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap serikat buruh yang sudah terdaftar,” ujar Warsubi dalam keteranganya (13/9).
Sementara itu, Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo menegaskan bahwa pihak TNI siap mendukung terciptanya situasi kondusif di tengah dinamika ketenagakerjaan.
“Kami dari Kodim 0814/Jombang berkomitmen mendukung setiap upaya penyelesaian masalah buruh dengan cara dialog yang konstruktif,” kata Dicky.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan serikat pekerja sangat penting demi menjaga stabilitas wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah. (*)
