KabarBaik.co– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyatakan kesiapan penuh mendukung pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, yang akan menjadi salah satu titik peluncuran nasional pada 14 Juli 2025.
Bupati Jombang Warsubi, menegaskan komitmennya untuk mengawal program ini secara serius. Menurutnya, pendirian Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek, melainkan tanggung jawab negara terhadap anak-anak dari keluarga miskin.
“Ini bukan sekadar proyek, tetapi tanggung jawab negara kepada anak-anak dalam kondisi miskin. Saya tegaskan, Jombang siap menjadi yang terdepan,” tegas Warsubi kepada wartawan, Minggu (22/6).
Warsubi juga mengungkapkan bahwa segala proses administrasi, termasuk kerja sama lahan dan bangunan, telah rampung. Jombang bahkan disebut sebagai salah satu daerah paling siap secara administratif di Indonesia.
Penetapan siswa baru telah difinalisasi melalui SK Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025
Pemkab Jombang saat ini tengah mempercepat proses renovasi gedung SKB Mojoagung. Monitoring dari Sekretariat Negara dan BPKP Jawa Timur menunjukkan progres pembangunan berjalan sangat baik.
Namun, beberapa kendala teknis masih menjadi perhatian, seperti kebutuhan daya listrik sebesar 23.000 KWH, pembenahan dapur sesuai standar Kementerian PUPR, hingga instalasi internet yang kini sedang difinalisasi bersama Telkom.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jombang, Purwanto, menyebut pihaknya telah mengusulkan kebutuhan tenaga pendidik dan pendukung, mulai dari wali asuh, satpam, juru masak, hingga petugas kebersihan.
“Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut resmi dari Kementerian Sosial, yang diketahui membuka rekrutmen melalui jalur internal SDM Kemensos,” ujar Purwanto.
Meski begitu, pihaknya menegaskan tidak akan pasif. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan intensif, termasuk langkah-langkah proaktif ke kementerian.
“Instruksi Pak Bupati jelas: tidak ada kata menunggu. Kami terus menjemput bola ke pusat dan memastikan seluruh elemen di lapangan bergerak serentak,” sambungnya.
Untuk pengembangan jangka panjang, Pemkab telah menyusun SK pengadaan lahan dan tinggal menunggu penandatanganan serta penetapan lokasi dari Kementerian PUPR dan Kemensos.
“Langkah hukum juga kami siapkan sebagai dasar penetapan lokasi agar tidak menimbulkan hambatan ke depan,” tambah Purwanto.
Dengan kesiapan ini, Pemkab Jombang berharap Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung bisa menjadi model percontohan nasional dalam pelayanan pendidikan alternatif berbasis sosial.(*)
