KabarBaik.co – Empat lembaga strategis penjaga stabilitas ekonomi nasional—Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan—menyatukan langkah dalam memperkuat fondasi ekonomi Jawa Timur. Komitmen itu ditegaskan dalam Temu Media bertema Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Stabilitas, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, serta Mendorong Pemerataan Pembangunan di Tengah Momentum Penguatan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Ekonomi Kerakyatan yang digelar di Mahameru Restoran, Rabu (19/11).
Pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi. Ia menjadi ruang konsolidasi empat pilar ekonomi untuk memastikan Jawa Timur tetap stabil, bertumbuh, dan merata di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Kepala LPS II, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa arah kebijakan saat ini memang menuju stabilitas, namun tetap memberi ruang bagi pertumbuhan.
“Ketika ekonomi mulai bergerak, rekening dan nominal simpanan juga ikut menguat,” ujarnya. LPS, kata Bambang, memastikan setiap program menghasilkan tiga dampak: penambahan rekening, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan disiplin perbankan.
LPS juga memetakan wilayah yang tingkat penetrasi tabungannya belum optimal. Wilayah-wilayah itu dipandang sebagai potensi untuk terus dikembangkan—terutama kelompok simpanan di bawah Rp 5 miliar yang menjadi mayoritas rekening masyarakat.
Menariknya, Bambang menyebut fenomena masyarakat yang sempat “makan tabungan” kini mulai berbalik. “Rekening kecil justru kembali tumbuh. Masyarakat mulai menabung lagi. Fenomenanya membaik,” terangnya.
Secara nasional, hingga September 2025 LPS tetap menjamin lebih dari 90 persen rekening perbankan. Di Jawa Timur, 75,02 juta rekening bank umum dan 2,46 juta rekening BPR/S masuk dalam penjaminan.
LPS juga menetapkan penurunan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) per Oktober 2025. Namun rata-rata bunga simpanan di perbankan masih berada di atas TBP, sehingga perlu penyesuaian agar kembali ke level wajar.
Dari sisi intermediasi, Kepala OJK Jawa Timur Yunita Linda Sari melaporkan pertumbuhan stabil. Hingga September 2025, Dana Pihak Ketiga tumbuh 4,81 persen (yoy), dan penyaluran kredit meningkat 3,58 persen.
Kredit terbesar masih mengalir ke sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Kredit UMKM juga cukup dominan dengan porsi 37,75 persen.
“Pemerataan pembiayaan tetap menjadi prioritas, terutama bagi daerah dengan kontribusi PDRB rendah. Kami ingin akses pembiayaan semakin mudah dan terjangkau,” jelas Yunita.
Di sektor pasar modal, masyarakat Jatim mencatat net buy Rp7,75 triliun. Pendanaan melalui securities crowdfunding melejit 63,56 persen dengan kenaikan jumlah investor mencapai 22 persen. Tidak hanya itu, OJK gencar menguatkan literasi keuangan. Sejak 2024 hingga Oktober 2025, lebih dari 3.192 kegiatan edukasi digelar dengan total peserta 803 ribu orang.
Perlindungan konsumen juga diperketat. OJK menerima 169 pengaduan APPK, 6.661 layanan walk-in, serta 39.867 layanan SLIK hingga September 2025. Melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC), sebanyak 93.819 rekening kejahatan keuangan berhasil diblokir dengan dana beku Rp 376,5 miliar.
Dari sisi fiskal, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna memaparkan bahwa pendapatan negara di Jatim mencapai Rp 180,63 triliun hingga Triwulan III 2025 atau 63,88 persen dari target.
Pajak masih menjadi penyumbang terbesar, sementara PNBP bahkan telah melampaui target. Penerimaan kepabeanan dan cukai menembus Rp 100,54 triliun. Belanja negara pun bergerak optimal dengan realisasi Rp 92,09 triliun (72,97 persen). Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 0,38 persen, terutama karena kenaikan Dana Bagi Hasil minyak bumi. Selain itu, Kanwil DJP dan DJKN mencatat peningkatan lelang, pengelolaan aset, serta penerimaan PNBP lainnya.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Jatim, Saiful Islam, menyebut sektor pendidikan masih menjadi belanja terbesar, dengan realisasi Rp8,24 triliun atau 64,27 persen. Belanja pemerintah juga mengalir pada sektor kesehatan dan berbagai proyek infrastruktur strategis.
Program Makan Bergizi Gratis—salah satu pengungkit ekonomi kerakyatan—berjalan baik di Jatim. Hingga 10 November 2025, program ini menjangkau 5,26 juta penerima manfaat dan melibatkan 2.942 pemasok lokal, mulai dari UMKM, koperasi, BUMDes hingga usaha kecil lainnya.
Program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, namun juga menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasokan yang melibatkan ribuan pelaku usaha kecil.
Sinergisitas BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan menjadi amunisi penting bagi Jawa Timur untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengakselerasi pertumbuhan, dan memastikan pemerataan sampai ke daerah-daerah.
Dinamika ekonomi boleh berubah, tetapi dengan koordinasi kuat empat lembaga penjaga sistem keuangan ini, Jawa Timur tampak siap menyongsong pertumbuhan berkelanjutan.
