KabarBaik.co – Kebijakan rotasi pejabat yang dilakukan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menuai sorotan dari DPRD.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, menilai ada sejumlah keputusan yang janggal. Terutama pergeseran pejabat yang selama ini dinilai berprestasi justru dipindahkan ke posisi yang kurang strategis.
“Pada dasarnya itu memang kewenangan wali kota. Namun kami melihat ada beberapa dinas seperti Dinas Kesehatan justru diisi pelaksana tugas (Plt), sementara kepala OPD yang berprestasi malah digeser,” ujar Syahrul, Selasa (14/10).
Ia menilai, pola mutasi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan legislatif.
“Apakah ini bagian dari strategi tertentu wali kota, kami tidak tahu. Tapi menurut kami, yang berprestasi seharusnya diapresiasi, bukan digeser,” tegasnya.
Syahrul mengingatkan, penghargaan terhadap kinerja pejabat penting untuk menjaga iklim kerja yang sehat dan kompetitif. Bila pejabat yang menunjukkan hasil baik justru dipindah ke posisi kurang leluasa untuk berinovasi, semangat ASN lain bisa ikut menurun.
“Yang berprestasi malah bergeser, sementara yang lain bisa saja memilih bekerja seadanya, asal nyaman. Itu berbahaya bagi semangat membangun di masing-masing lini,” ucapnya.
Ia berharap kebijakan rotasi pejabat ke depan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik atau rotasi rutin, tetapi juga rekam jejak kinerja.
“Kalau mutasi tidak berpihak pada kinerja, sulit membangun birokrasi yang produktif,” kata Ketua DPRD Syahrul
Sebelumnya, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin melaksanakan mutasi jabatan terhadap 123 aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pejabat eselon II dan eselon III, pada Senin (13/10).
Dengan adanya rotasi tersebut, saat ini tercatat masih terdapat lima posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang belum terisi.(*)
