KabarBaik.co, Surabaya – Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyoroti tajam kebijakan pemblokiran KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang kini meresahkan warga. Hal tersebut disampaikannya dalam acara buka puasa bersama insan pers di Hotel Sahid, Surabaya, Selasa (10/3).
Dalam diskusi santai tersebut, Johari mengungkapkan bahwa selama masa reses di 12 titik wilayah, persoalan administrasi kependudukan menjadi keluhan yang paling mendominasi. Ia mengaku prihatin melihat warga yang sudah puluhan tahun menetap di Surabaya tiba-tiba kehilangan akses administratifnya.
“Banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun di Surabaya, tiba-tiba KTP atau KK-nya diblokir. Ini dampaknya sangat besar, terutama jika sampai memutus akses layanan sosial, pendidikan, hingga kesehatan,” ujar Johari yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.
Meski mengapresiasi upaya sinkronisasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Johari menilai proses verifikasi di lapangan harus dilakukan secara menyeluruh dan bijak. Ia mencatat ada sekitar 118 ribu kepala keluarga yang datanya belum sinkron antara domisili dan dokumen kependudukan.
Johari pun mendesak Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Wali Kota, untuk segera melakukan langkah verifikasi faktual dan memberikan kebijakan khusus.
“Kami berharap wali kota bisa memberikan diskresi bagi warga yang memang sudah lama tinggal di Surabaya agar hak mereka atas layanan publik tetap terjamin,” tegasnya.
Jurnalis Turut Jadi Korban
Keluhan senada disampaikan oleh Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya, Inyong Maulana. Ironisnya, Inyong yang telah menetap di Surabaya sejak tahun 2000 ini juga mengaku menjadi korban pemblokiran.
“Saya sendiri juga terblokir. Padahal sejak tahun 2000 saya hidup di Surabaya, tapi sekarang justru dianggap tidak diketahui identitasnya,” ungkap Inyong.
Ia juga mengingatkan rekan-rekan media untuk terus menjaga sikap kritis dalam mengawal isu-isu publik seperti ini. “Wartawan tetap harus kritis dalam kondisi apa pun. Itu sudah menjadi pilihan hidup kita sebagai jurnalis,” imbuhnya.
Acara yang berlangsung hangat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan media dalam mengawal kebijakan publik agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (*)
