KabarBaik.co, Mataram – Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian kinerja pelayanan dalam kategori “Sangat Baik” berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat dengan persentase mencapai 88,8 persen, melampaui ambang batas standar 80 persen.
Pelaksana Tugas Direktur RSUP NTB Lalu Hamzi Fikri, menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan masyarakat tidak terlepas dari apresiasi terhadap integritas layanan, terutama pada aspek perilaku petugas, kepatuhan prosedur, serta komitmen pelayanan yang menjadi nilai tertinggi dalam penilaian.
“Survei kepuasan masyarakat sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen, namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit,” ujarnya, Selasa (7/4).
Meski demikian, manajemen RSUP NTB mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait kecepatan pelayanan. Waktu tunggu pada proses pendaftaran, layanan dokter, hingga pengambilan obat, serta efisiensi birokrasi dan kenyamanan fasilitas menjadi catatan utama yang diharapkan segera mengalami perbaikan signifikan.
Menurutnya, kompleksitas kasus kesehatan yang ditangani RSUP NTB seharusnya sejalan dengan peningkatan kualitas layanan yang tercermin dalam indeks kepuasan masyarakat maupun akreditasi rumah sakit. Oleh karena itu, penguatan sarana dan prasarana serta penyehatan keuangan menjadi langkah strategis dalam memenuhi ekspektasi publik.
Upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan, di antaranya melalui pengembangan layanan poliklinik seperti Onkologi yang kini didukung empat subspesialis. Hal ini berdampak pada meningkatnya kunjungan masyarakat serta kepercayaan terhadap layanan rawat inap dan rawat jalan, khususnya untuk penanganan penyakit berat.
Selain itu, RSUP NTB sebagai rumah sakit rujukan tertinggi (kelas A) juga berperan dalam pembinaan rumah sakit daerah, terutama dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan di luar Pulau Lombok melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan fasilitas layanan seiring peningkatan level akreditasi.
Dalam mendukung akses layanan, RSUP NTB juga telah menjalin kerja sama layanan ambulans dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pasien dari luar daerah.
Dari sisi regulasi, operasional RSUP NTB mengacu pada kebijakan pemerintah daerah terkait fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk standar pelayanan minimal. Saat ini, RSUP NTB didukung 758 tempat tidur, 2.666 sumber daya manusia, serta 113 jenis layanan.
Namun, dari sisi kinerja keuangan, RSUP NTB masih menghadapi tantangan. Pada periode 2024 hingga awal 2026, skor kinerja keuangan mengalami penurunan, dengan realisasi pendapatan BLUD hingga Maret 2026 baru mencapai Rp123,7 miliar atau sekitar 17,6 persen dari target Rp 700 miliar. Sementara total penerimaan mencapai Rp 169,8 miliar, dan realisasi belanja triwulan pertama sebesar Rp 102 miliar atau 7,34 persen.
Adapun untuk kinerja non-keuangan, capaian standar pelayanan minimal pada awal 2026 menunjukkan tren positif, dengan skor di atas 70 persen hingga 90 persen pada berbagai aspek layanan dan manajemen.
Dalam konteks intervensi kesehatan berbasis wilayah, RSUP NTB juga berperan dalam program Desa Berdaya melalui penguatan Indeks Kesehatan Desa (IKD) sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
Program ini akan menyasar 40 desa pada tahun 2026 dengan basis data meliputi usia penduduk, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, kondisi ibu dan anak, status gizi, hingga pola asuh yang dipengaruhi faktor kemiskinan.
Melalui strategi kolaboratif yang melibatkan puskesmas, posyandu, pemerintah desa, serta mitra lainnya, RSUP NTB optimistis mampu memperkuat intervensi kesehatan, termasuk penanganan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.(*)
