KabarBaik.co – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula nasional pada 2027 ditegaskan kembali dalam Sarasehan Kemitraan Gula Nasional (SKGN) 2025 yang digelar belum lama ini. Dengan tema Peningkatan Peran Petani Tebu dalam Mendorong Percepatan Swasembada Gula Nasional, forum ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah, petani, pelaku industri gula, dan aparat penegak hukum.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran dan hambatan terhadap program swasembada pangan, khususnya gula, akan ditindak secara tegas.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPP APTRI) sekaligus Ketua Pelaksana SKGN 2025, Sunardi Edy Sukamto, menyampaikan bahwa petani tebu sepenuhnya mendukung target swasembada gula nasional. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan perlakuan yang adil bagi sektor hulu maupun hilir.
“Kami mengapresiasi harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp 14.500/kg di tingkat petani. Tapi kenyataannya, saat musim giling tiba, harga seringkali justru turun dan proses lelang pun tidak berjalan baik karena pedagang enggan menawar. Ini menyulitkan petani,” ungkap Sunardi, Kamis (3/7).
Lebih lanjut, Sunardi juga menyoroti maraknya peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi, yang bertentangan dengan aturan tata niaga. Temuan ini didapat dari inspeksi mendadak ke sejumlah pasar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Satgas Pangan dan pemangku kebijakan terkait untuk segera ditertibkan.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian RI, H. Sudaryono, menegaskan bahwa pelanggaran distribusi gula rafinasi tidak boleh dibiarkan. “Negara tengah fokus pada program swasembada pangan. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengganggu upaya ini. Jika ada yang menghambat, kita tindak tegas hingga tuntas,” ujarnya.
Sebagai upaya konkret, pemerintah juga memastikan penyerapan gula hasil musim giling 2025 dari petani. Melalui ID Food, negara akan melakukan pembelian dengan dana awal sebesar Rp 1,5 triliun dari Dana Ketahanan Pangan (Danatara). Langkah ini disambut positif oleh petani yang tengah menghadapi tekanan biaya operasional, mulai dari panen hingga pengelolaan pascagiling.
Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendukung keberhasilan sektor gula nasional.
“Swasembada gula bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari perjuangan besar mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah, petani, dan industri harus terus sejalan dalam semangat kolaboratif,” pungkas Mahmudi.
