KabarBaik.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan hari pertama masuk Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMP dan SMA di Kota Probolinggo, Senin (14/7). Kegiatan ini menandai dimulainya tahun ajaran baru bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang mengikuti program pendidikan inklusif di bawah naungan pemerintah.
Sekolah Rakyat yang berlokasi di Rusun Sederhana Kota Probolinggo ini menjadi tempat belajar bagi 100 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka memulai lembaran baru untuk menjemput masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Hari ini bukan sekadar hari pertama masuk sekolah, tapi hari pertama lahirnya harapan baru bagi anak-anak bangsa. Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan akses pendidikan bagi semua,” ujar Khofifah saat berdialog dengan para siswa, guru, dan wali murid.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah juga meninjau langsung fasilitas yang tersedia di Sekolah Rakyat, mulai dari ruang kelas, dapur, hingga ruang kesehatan. Ia menyatakan, sekolah ini menerapkan sistem boarding school, di mana siswa tinggal di asrama dan mendapatkan layanan penuh secara gratis.
“Setiap siswa mendapat tiga kali makan per hari, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pribadi lainnya. Semua ditanggung pemerintah agar siswa bisa fokus belajar tanpa beban,” tegas Khofifah.
Pada tahap awal ini, terdapat 12 Sekolah Rakyat yang resmi beroperasi di Jawa Timur, dengan total 1.183 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Khusus hari pertama, tiga siswa absen karena sakit, sehingga kegiatan pembelajaran dimulai dengan 1.180 siswa.
Di hari pertama, siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah, serta orientasi nilai-nilai dasar kebangsaan dan pendidikan. Para orang tua juga hadir untuk melihat langsung proses awal anak-anak mereka bersekolah.
Selain didampingi guru dan tenaga kependidikan, para siswa juga mendapatkan pendampingan dari petugas Program Keluarga Harapan (PKH), pekerja sosial, serta tim Jatim Social Care.
Pemerintah pusat turut memberikan dukungan berupa perangkat pembelajaran seperti Buku Pintar SR, buku siswa, modul MPLS, dan modul pembelajaran khusus.
“Jalan paling strategis untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Ini bukan hanya soal sekolah, tapi soal masa depan bangsa,” kata Khofifah.
Dari 12 lokasi Sekolah Rakyat di Jatim, tiga di antaranya berlokasi di lahan milik Pemprov Jatim, yakni UPT PPSPA Batu (jenjang SMP, 6 rombel), Balai Diklat BPSDM Jatim Kampus Kawi, Kota Malang (jenjang SMA, 3 rombel), SMKN Maritim Lamongan (jenjang SMA, 3 rombel).
Sementara sembilan lokasi lainnya tersebar di Kabupaten Mojokerto (2 rombel SMP), Kota Malang (4 rombel SMP), Kabupaten Banyuwangi (1 SD, 2 SMP, 2 SMA), Kabupaten Pasuruan (3 SMP, 3 SMA), Kota Surabaya (4 SMA), Kabupaten Jombang (2 SMP, 2 SMA), Kabupaten Kediri (4 SMA), Kabupaten Pacitan (4 SMA), Kota Probolinggo (2 SMP, 2 SMA).
Khofifah menyampaikan bahwa pelaksanaan Tahap 1B akan dimulai pada akhir Juli 2025, mencakup tujuh lokasi tambahan di Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan. Jumlah siswa baru yang akan diterima sekitar 600 orang.
“Total akan ada 19 Sekolah Rakyat sepanjang Tahun Ajaran 2025/2026, bahkan bisa lebih dengan dimulainya Tahap 1C pada September mendatang,” ungkapnya.
Khofifah menegaskan, program ini merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami mengawal penuh visi besar Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Pendidikan adalah kunci utama untuk memastikan kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi,” pungkas Khofifah.
