KabarBaik.co, Surabaya – Kondisi bangunan TK Harapan Ibu di RW 02 Kelurahan Kedurus, Karangpilang, Surabaya, menjadi sorotan tajam dalam agenda reses tahun kedua persidangan II tahun 2026 yang digelar Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, Selasa (10/2). Bangunan sekolah yang berdiri sejak 2001 tersebut dinilai warga sudah tidak layak dan membahayakan keselamatan sekitar 40 siswa.
Dalam sesi dialog, Kepala Sekolah TK Harapan Ibu mengungkapkan kekecewaannya lantaran pengajuan renovasi ke Dinas Pendidikan (Dispendik) hingga kini belum membuahkan hasil fisik, meski telah dilakukan survei lapangan.
“Dispendik hanya bisa membantu tenaga, sementara anggaran belum jelas. Padahal kondisi bangunan semakin mengkhawatirkan,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini langsung mengambil langkah taktis. Ia meminta pihak sekolah segera menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar untuk mendorong percepatan bantuan dari pemerintah kota.
“Untuk renovasi TK Harapan Ibu dan MI Baitul Rohman, segera buatkan RAB dan kirimkan ke saya. Kita dorong agar ada langkah konkret secepatnya,” tegas Yona dengan gaya Blokosuto-nya (blak-blakan) yang khas.
Fungsi Pengawasan dan Respons Cepat
Di hadapan ratusan warga, termasuk komunitas lansia pengemudi becak listrik, Yona mengingatkan jajaran aparat kecamatan dan kelurahan untuk tidak membiarkan persoalan warga berlarut-larut. Menurutnya, fungsi DPRD bukan sekadar menyusun Perda, melainkan memastikan kebijakan pemerintah menyentuh akar rumput.
“Camat dan Lurah harus sigap. Tidak boleh ada persoalan warga Kedurus yang dibiarkan tanpa solusi,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain isu pendidikan, warga dari 9 RT di RW 02 juga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari renovasi Balai RW, bantuan alat kesehatan untuk Kader Surabaya Hebat (KSH), hingga fasilitas penunjang kegiatan “Sinau Bareng”. Sebagai solusi instan, Yona berkomitmen menyalurkan bantuan Rp 10 juta untuk pembangunan sosoran Balai RW, Rp 5 juta bagi Kelompok Tani (Poktan) Srikandi, serta pengadaan kursi warga secara bertahap.
Update Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Yona juga menyoroti masalah administratif kependudukan. Hingga akhir Januari 2026, tercatat masih ada sekitar 197.594 KK di Surabaya yang belum terdata dalam program DTSEN. Ia mengimbau warga proaktif melapor ke Ketua RT jika belum disurvei, terutama bagi warga yang baru pindah domisili.
Bagi warga ber-KTP Surabaya yang belum memiliki tempat tinggal tetap, Yona menawarkan solusi pendaftaran antrean Rumah Susun (Rusun) melalui pendataan yang akurat.
Menutup kegiatan, Yona mengaku memiliki ikatan emosional kuat dengan wilayah Kedurus karena pernah menempuh pendidikan di kawasan tersebut.
“Kedurus punya kenangan khusus bagi saya. Karena itu, saya ingin setiap persoalan warga di sini mendapat solusi nyata,” pungkasnya. (*)
