BUS TransJatim, primadona baru transportasi umum di Jawa Timur. Kini, suara-suara sumbang mulai nyaring terdengar. Bukan dari klakson bus, tidak pula knalpot brong. Tapi, dari para penumpangnya. Mereka merasa layanan TransJatim tak lagi senyaman dulu. Terutama di Koridor gemuk seperti Paciran-Bunder-Porong.
Berawal sebagai angin segar dengan tarif terjangkau Rp 5.000 dan kenyamanan yang ditawarkan, layanan ini kini dinilai turun. Masyarakat mengeluh. Waktu tunggu makin lama. Kondisi bus kerap penuh sesak. Tentu, jauh dari kata nyaman.
Penting dipahami bahwa argumen “tarif murah jangan minta nyaman” adalah pandangan keliru. TransJatim adalah layanan yang disubsidi besar-besaran oleh APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Subsidi ini bukan sekadar bantuan, melainkan investasi pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi publik yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Khususnya “wong cilik”. Dengan ada subsidi, masyarakat berhak menuntut pelayanan yang prima, bukan sebaliknya.
TransJatim sejatinya merupakan salah satu program Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang paling nyata manfaatnya bagi masyarakat. Di tengah sorotan publik tentang minimnya program dan capaian yang signifikan dibandingkan dengan gubernur provinsi lain, TransJatim seolah hadir sebagai oase. Keberadaannya sangat membantu mobilitas masyarakat, mengurangi beban biaya transportasi, dan bahkan berkontribusi pada pengurangan kemacetan.
Namun, jika kondisi tidak nyaman, waktu tunggu lama, dan bus penuh sesak terus berlanjut, TransJatim bisa menjadi “backfire” bagi citra pemerintahan. Program yang seharusnya menjadi kebanggaan dan penanda keberhasilan, justru berbalik menjadi bumerang. Mencederai citra. Dulu nyaman, sekarang menjengkelkan. Ini menunjukkan ada kelalaian dalam pemantauan dan pengelolaan.
Karena itu, untuk menjaga nama baik gubernur dan memastikan manfaat program ini tetap dirasakan masyarakat, TransJatim mesti mendapatkan atensi lebih. Pengawasan yang ketat dan perbaikan berkelanjutan mutlak diperlukan. Jangan biarkan layanan kembali seperti dulu sebelum ada TransJatim, di mana transportasi umum kerap diidentikkan dengan ketidaknyamanan dan ketidakpastian.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Mulai dari menambah armada, mengatur jadwal dengan lebih baik, hingga memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
TransJatim adalah aset berharga bagi masyarakat Jawa Timur, dan keberlanjutan layanannya adalah cerminan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya. (“)
