KabarBaik.co, Dompu – Sebuah video yang memperlihatkan momen Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Dompu beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan publik.
Dalam video yang diunggah akun Facebook Lawan Melawan itu, Wakil Bupati Dompu Syirajuddin, terlihat meninggalkan ruang rapat sesaat sebelum agenda dimulai.
Dalam narasi unggahan tersebut disebutkan bahwa langkah itu dipicu karena bahan atau konsep rapat yang seharusnya disiapkan belum tersedia.
Peristiwa pada Selasa (24/3) tersebut langsung menjadi sorotan dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Sebagian menilai tindakan Wabup Dompu sebagai bentuk ketegasan terhadap bawahannya yang dinilai tidak disiplin dalam menyiapkan kebutuhan rapat.
“Keren, kalau bawahan tidak siap padahal sudah tahu ada rapat, kenapa harus ditunggu?” tulis akun Anwar Ricu.
Komentar serupa juga menyebut bahwa ketidaksiapan konsep merupakan kelalaian serius yang wajar jika direspons tegas oleh pimpinan.
Dukungan lain datang dari warganet yang menilai sikap tersebut mencerminkan kedisiplinan seorang pemimpin dalam menegakkan tanggung jawab aparatur.
Bahkan, muncul dorongan agar Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dievaluasi hingga dirotasi.
Namun demikian, tidak sedikit pula yang mengkritik langkah tersebut. Mereka menilai meninggalkan forum resmi seperti rapat paripurna bukanlah keputusan yang bijak, terlebih menyangkut agenda penting pemerintahan.
“Sebagai pemimpin, seharusnya tetap berada di forum untuk mencari solusi, bukan meninggalkan ruang rapat,” tulis salah satu warganet.
Kritik lainnya juga menyoroti ketergantungan pada naskah pidato yang seharusnya dapat disampaikan tanpa teks tertulis.
Menanggapi polemik yang berkembang, Sekretaris Daerah Dompu Khaerul Insan, memberikan klarifikasi resmi. Ia meminta publik melihat peristiwa tersebut secara proporsional.
Menurutnya, naskah pidato sebenarnya telah dipersiapkan, namun terjadi kendala teknis dalam proses distribusi ke ruang sidang. Ia juga menyebut faktor situasional, termasuk kondisi cuaca yang kurang bersahabat sejak siang hari, turut memengaruhi jalannya agenda.
Pihak eksekutif menegaskan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan dengan ketidakharmonisan pimpinan daerah. Aksi Wakil Bupati Dompu disebut sebagai respons situasional dalam menjaga ketertiban dan kehormatan forum rapat paripurna.
“Tidak tepat apabila peristiwa tersebut ditafsirkan secara berlebihan atau dikaitkan dengan hal-hal di luar konteks,” tegasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Dompu mengakui adanya celah dalam koordinasi internal. Insiden tersebut dijadikan bahan evaluasi konstruktif untuk memperkuat manajemen keprotokolan di lingkungan eksekutif, guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.(*)
