KabarBaik.co, Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyatakan komitmen penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pemkab bahkan menerbitkan Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor 0000/700/416-201/2026 guna memperkuat keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam agenda nasional tersebut.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Kabupaten Mojokerto untuk Sensus Ekonomi 2026 di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Senin (25/5).
Dalam acara tersebut, Pemkab Mojokerto bersama Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD hingga asosiasi pelaku usaha menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan SE2026.
Rizal menegaskan, partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar sensus menghasilkan data ekonomi yang valid dan berkualitas.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan biasa, melainkan investasi bersama untuk masa depan ekonomi Indonesia, khususnya Kabupaten Mojokerto. Melalui data yang kuat, pemerintah dapat menyusun program pembinaan, membuka akses modal, merencanakan pembangunan infrastruktur, hingga memperluas peluang pasar,” ujar Wabup Rizal.
Ia menyebut Kabupaten Mojokerto memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kawasan Gerbangkertasusila, sehingga membutuhkan basis data ekonomi yang akurat untuk mendukung arah pembangunan daerah.
Karena itu, Rizal meminta seluruh pelaku usaha bersikap terbuka saat proses pendataan berlangsung.
“Keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada partisipasi dan keterbukaan seluruh pelaku usaha. Data yang diberikan akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Rizal juga meminta perangkat daerah, camat hingga kepala desa aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
“Kami mengajak seluruh perangkat daerah, camat, hingga kepala desa untuk menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026. Ini bukan hanya tugas BPS, tetapi gerakan bersama untuk kepentingan pembangunan daerah,” tegasnya.
Kabupaten Mojokerto sendiri tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,56 persen atau naik dibanding tahun sebelumnya.
Sementara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik 4,79 persen menjadi Rp105,45 juta. Kabupaten Mojokerto juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar ketujuh di Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 3,65 persen.
Saat ini struktur ekonomi Mojokerto masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi 58,49 persen, disusul sektor perdagangan 10,16 persen dan pertanian 7,24 persen.
Selain itu, efisiensi investasi daerah dinilai cukup baik. Berdasarkan data 2018-2025, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Mojokerto konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang menandakan iklim investasi lebih efisien dan produktif.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhenny menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Menurutnya, SE2026 menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi riil dunia usaha secara menyeluruh.
“Melalui Sensus Ekonomi, pemerintah dapat melihat perkembangan usaha, persebaran sektor ekonomi, hingga potensi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi dengan baik dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk terbuka dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya,” tegasnya.
Pelaksanaan SE2026 di Kabupaten Mojokerto akan menyasar seluruh pelaku usaha di 18 kecamatan dan 304 desa/kelurahan, mulai dari UMKM hingga usaha menengah besar.
Pendataan dilakukan secara fleksibel melalui metode daring, digital, cetak hingga door to door dengan dukungan teknologi seperti big data, geo-tagging, Generative AI, chatbot, dan live tracking petugas lapangan.
Tahapan pendataan dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026.(*)
