KabarBaik.co – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto menganggap Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian bisa menjadi penghalang program ketahanan pangan yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto.
Permentan 10/2022 membatasi alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2,5 kuintal per hektare (ha) untuk pupuk urea. Meski naik dibanding peraturan sebelumnya, yakni 2 kuintal per hektare, namun jumlah tersebut dianggap masih kurang dibandingkan kebutuhan petani.
“Coba tanya ke para petani. Rata-rata para petani membutuhkan sekitar 4 kuintal pupuk bersubsidi untuk 1 ha lahan,” kata Michael.
Akibat penetapan batas itu, banyak petani merasa kekurangan pupuk bersubsidi. Padahal, kata Michael, yang terjadi sebenarnya adalah pupuk bersubsidi tersedia. Namun alokasinya untuk tiap petani terbatas.
“Hal yang seperti ini yang petani tidak tahu. Ketika beli pupuk bersubsidi 4 kuintal, dapatnya hanya 2, kuintal per ha. Kemudian bilang kalau pupuk langka,” ujarnya.
Menurut Michael, permasalahan-permasalahan tersebut kontradiktif dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. “Jelas ini kontradiktif dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah yang meminta produktifitas ditingkatkan tapi distribusi pupuk malah dibatasi,” tegasnya.
Michael juga meminta agar para petani diberi pemahaman terkait regulasi pupuk subsidi yang telah berjalan dua tahun. Petani juga diminta tertib administrasi dengan mendaftarkan diri pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) agar alokasi pupuk bersubsidi bisa maksimal.
“Sekarang administrasi bagus. Semua terdata. Ketika petani tidak daftar, tidak dapat pupuk. Jadi bukan hanya kebijakan pemerintah, tapi petani juga harus disadarkan,” sambung dia.
Manajer Pemasaran Pupuk Indonesia Wilayah Jatim III Sri Purwanto menjelaskan, Kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 43.824 ton untuk jenis urea dan 35.276 ton untuk pupuk NPK tahun 2025.
Saat ini, pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 1.300 ton urea dan 990 NPK ke kios-kios untuk awal musim tanam. Pupuk bersubsidi sisanya akan disalurkan secara bertahap.
Alokasi tahun ini, kata dia, sebanyak 85 persen dari RDKK. Namun, Kementan disebut telah berkomitmen untuk menambah alokasi.
“Jika nanti 85 persen dirasa tidak cukup, dinas bisa mengajukan penambahan alokasi. Penambahan akan tergantung penyerapan ke petani,” lanjutnya.(*)
