KabarBaik.co, Blitar – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, membantah tudingan adanya intervensi Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dalam proses Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Blitar. Menurutnya, langkah pemanggilan KONI, Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), hingga cabang olahraga (cabor) dilakukan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.
Syauqul menjelaskan, pemkot awalnya menerima sejumlah surat terkait polemik pencalonan Ketua KONI Kota Blitar. Dari situ, pihaknya meminta Plt Kepala Dispora memanggil pengurus KONI dan TPP guna mengetahui persoalan secara utuh sebelum pelaksanaan Musorkot.
“Kami ingin mengetahui duduk persoalannya secara lengkap, bagaimana proses yang dilakukan KONI maupun TPP dalam persiapan Musorkot,” ujarnya, Rabu (20/5).
Menurut dia, langkah tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan. Pemkot, kata dia, memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, hingga pengarahan terhadap organisasi olahraga termasuk KONI.
“Kalau kemudian kami dituduh melakukan intervensi itu lucu. Pemerintah hanya menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai aturan,” katanya.
Dia mengakui sebelum Musorkot berlangsung, pemkot juga mengundang sejumlah cabor untuk berdiskusi mengenai dinamika pencalonan dan potensi dampak pasca pemilihan ketua KONI. Dalam forum itu, pemkot turut menyampaikan kajian hukum terkait kemungkinan risiko yang muncul dari masing-masing calon.
“Kami membahas dampaknya, bukan mengarahkan memilih siapa. Kalau si A jadi dampaknya apa, kalau si B jadi dampaknya apa. Itu supaya cabor memahami potensi persoalan yang mungkin muncul ke depan,” jelasnya.
Syauqul menegaskan, pemkot tidak memiliki kepentingan menentukan siapa yang harus terpilih menjadi Ketua KONI Kota Blitar. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan KONI dan cabor sebagai pemilik hak suara. “Siapapun yang dianggap mampu memajukan olahraga silakan dipilih. Itu haknya KONI dan cabor, pemerintah tidak ada masalah,” tegasnya.
Dia juga menyayangkan tidak semua cabor hadir dalam forum diskusi yang digelar pemkot sebelum Musorkot berlangsung. Padahal, menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk membahas tantangan dan keberlangsungan organisasi olahraga di Kota Blitar.
“Pemerintah itu memberi dukungan hibah terbesar untuk olahraga. Jadi kami ingin semua memahami persoalan dan tantangan yang ada,” pungkasnya. (*)
