KabarBaik.co – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menegaskan, kebijakan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Kediri telah sesuai aturan dan prosedur. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yang digelar di ruang BKPSDM Kota Kediri, Senin (29/9).
Vinanda menjelaskan, mutasi pejabat dilakukan berdasarkan hasil asesmen, rekomendasi tim penilai kinerja, serta persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga memastikan, kekosongan jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah akan segera terisi melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019.
“Mutasi ini bukan keputusan sepihak. Semua melalui mekanisme yang sah. Untuk jabatan kosong, dalam waktu dekat akan segera dilakukan seleksi terbuka agar koordinasi dan kinerja pemerintah tetap optimal,” tegas Vinanda.
Meski demikian, sejumlah fraksi DPRD memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemkot. Fraksi Gabungan Demokrat, PKS, dan Hanura melalui juru bicara Ashari menilai kebijakan mutasi tidak tepat waktu karena berbarengan dengan pembahasan RAPBD 2025. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memperlambat adaptasi pejabat baru dan mengganggu penyusunan APBD.
“Harapan kami, Pemkot segera menunjuk pejabat sementara Sekda supaya jalannya pemerintahan dan proses penyusunan anggaran bisa tetap berjalan lancar,” kata Ashari.
Selain itu, fraksi tersebut juga menyoroti rendahnya serapan anggaran yang dapat berdampak pada keterlambatan proyek pembangunan serta berkurangnya manfaat program bagi masyarakat.
Fraksi Golkar melalui Imam Wihdan Zarkasyi menekankan perlunya transparansi dalam pencairan dana kelurahan, sekaligus mengingatkan pemerintah terhadap persoalan pengangguran akibat maraknya PHK. “Kami berharap mutasi pejabat memperhatikan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar pelayanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menyebut pandangan umum fraksi adalah forum bagi Dewan untuk menyampaikan masukan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan. “Ini menjadi ruang evaluasi agar program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Selain membahas APBD, rapat paripurna juga menyinggung sejumlah program pembangunan, salah satunya rehabilitasi empat pilar Jembatan Brawijaya dengan material tahan api, penambahan ornamen lampu, serta pemasangan lampu hias di area penggantungan jembatan.
