KabarBaik.co – Tuntut kejelasan hak garap lahan seluas 900 hektare ratusan warga Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, yang mengaku sebagai anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Adil Sejahtera, menggelar demo di Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri pada Senin (10/2).
Muliyadi, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bila aksi tersebut mencuat setelah pencabutan kepengurusan LMDH di bawah pimpinan Sutarno dan meminta legalitas serta hak-hak anggota yang merasa dikeluarkan tanpa alasan yang jelas.
Ia menambahkan bahwa lembaga tersebut awalnya dibentuk untuk mewadahi kerja sama dengan Perhutani. Namun, dalam lima tahun terakhir, hak petani telah dicabut tanpa alasan yang jelas.
Sementara itu, Miswanto, Administratur Perhutani KPH Kediri, menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi permintaan warga untuk dilakukan validasi.
“Sebenarnya bukan ranah Perhutani untuk melakukan validasi, karena lembaga itu adalah mitra kita. Sehingga Perhutani tidak punya kewenangan apapun untuk mendorong melakukan apapun terkait LMDH,” katanya.
Akan tetapi audiensi tetap digelar untuk dilakukan validasi yang rencananya dilaksanakan hari Rabu 19 Februari 2025 di Kantor Desa.
Disisi lain, Heri Sunoto, selaku kuasa hukum LMDH Adil Sejahtera, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar terkait aksi tersebut.
“Sementara saya tidak akan memberi komentar apapun. Kita akan mengikuti proses hukum yang ada dan perkembangan yang ada,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan data untuk memastikan validitas klaim para peserta aksi.
“Dari pengakuan mereka seperti apa, kita punya data dan kita akan ricek. Dengan hasil hari ini kita tahu, data itu siapa dan kita korelasikan dengan data di lembaga, baru keputusan organisasi kebenarannya seperti apa,” pungkasnya. (*)
