KabarBaik.co – Sekelompok warga Jember mendatangi kantor KPK di Jakarta. Kedatangan mereka bertujuan mendesak lembaga anti rasuah tersebut agar mengusut tuntas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Hal itu juga sebagai bentuk respon viralnya kasus bansos yang melibatkan sejumlah anggota DPRD provinsi beberapa waktu lalu.
Menurut Koordinator aksi, Agus Maindra Paath, masyarakat Jember tidak ingin calon bupatinya terlibat dalam kasus korupsi bansos yang mencuat itu.
“Jadi kami ditemui salah satu komisioner KPK dan kami menyampaikan aspirasi menuntut agar mengusut tuntas kasus dugaan korsupsi itu,” ujar Agus saat diwawancara oleh awakmedia, Sabtu (10/8).
Pihaknya menyatakan ingin Pilkada di Jember berjalan bersih dan transparan. Mengingat situasi politik di Kabupaten Jember saat ini dianggap kurang baik.
“Perlu saya tegaskan, kami tidak tebang pilih, itu berlaku kepada semua Bacalon, jika memang ada indikasi dugaan korupsi ya harus diusut,” terangnya.
Menurut pandanganya, masyarakat Jember pasti tidak ingin ada calon bupati yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
“Maka saya ingin ada bukti nyata dari KPK. Jika hal itu terjadi, kami tidak ingin nasib Jember seperti Kabupaten Garut yang bupatinya ditangkap KPK sehari setelah dilantik,” jelasnya.
Ia berharap agar kejadian serupa tidak terjadi di Kabupaten Jember yang justru merugikan masyarakat yang telah memilih bupati mereka.
“Karena itu, masyarakat Jember tidak ingin rugi jika harus menggelar pemilihan ulang setelah bupati yang terpilih ditangkap KPK usai dilantik,” tambahnya.
Agus juga berharap KPK segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan memberikan kejelasan terkait calon bupati Jember.
“Ya aneh kalau sampai tidak ada tindak lanjut, padahal kasus DPRD Jatim itu sudah viral ke mana-mana,” pungkasnya.(*)
