DI TENGAH tekanan harga minyak dunia yang berpotensi terus meningkat dan nilai tukar rupiah yang diprediksi melemah, pemerintah bakal mengambil langkah Work From Home (WFH). Kabarnya, kebijakan itu seperti sudah diambil sejumlah negara lain. Minimal satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya terdengar rasional. Mengurangi konsumsi bahan bakar dan menekan pengeluaran negara.
Namun, jika ditelaah lebih mendalam, kebijakan tersebut berisiko menjadi sekadar simbol atau ilusi efisiensi, tanpa dampak nyata yang signifikan.
Penghematan dari pengurangan mobilitas ASN satu hari dalam seminggu pada dasarnya sangat terbatas. Sebab,berdasarkan data, konsumsi bahan bakar nasional didominasi oleh sektor logistik, industri, dan transportasi umum yang tetap beroperasi penuh. Dengan demikian, kontribusi penghematan dari ASN itu berpeluang hanya berada di pinggiran. Bukan pada pusat persoalan.
Lebih jauh, WFH tidak serta-merta menghilangkan beban energi, melainkan memindahkannya. Aktivitas kerja di rumah meningkatkan konsumsi listrik dan kebutuhan internet, yang pada akhirnya juga memiliki konsekuensi biaya. Baik bagi negara maupun individu. Dalam konteks ini, efisiensi yang diharapkan justru berpotensi tereduksi oleh biaya tersembunyi yang muncul di tempat lain.
Kebijakan tersebut juga membawa implikasi ekonomi mikro yang kerap luput dari perhatian. Aktivitas perkantoran selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, transportasi informal, hingga jasa harian. Pengurangan mobilitas ASN, meski terbatas, tetap berisiko menekan perputaran ekonomi di level akar rumput yang saat ini terasa sudah berada di bawah tekanan daya beli. Turunnya ekonomi masyarakat kelas menengah.
Namun persoalan utama bukanlah pada efektif atau tidaknya WFH. Sudah banyak kalangan menyebut bahwa masalah yang lebih mendasar terletak pada arah kebijakan efisiensi itu sendiri. Upaya penghematan seharusnya difokuskan pada titik-titik kebocoran anggaran yang selama ini menyedot dana dalam skala jauh lebih besar.
Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) menjadi contoh nyata area yang membutuhkan pembenahan serius. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, kedua program ini memiliki risiko tinggi terhadap inefisiensi. Mulai dari pengadaan hingga distribusi. Tanpa pengawasan yang kuat, dana publik berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Efisiensi yang substansial hanya dapat dicapai melalui perbaikan tata kelola: memperpendek rantai distribusi, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran. Bahkan pengurangan kecil dalam tingkat kebocoran pada program-program besar tersebut dapat menghasilkan penghematan yang jauh melampaui dampak kebijakan WFH.
Pada akhirnya, langkah menghadapi tekanan ekonomi tidak cukup dengan kebijakan yang bersifat administratif dan simbolik atau gimmick-gimmick. Diperlukan keberanian untuk menyentuh persoalan mendasar. yakni memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
WFH sehari seminggu mungkin memberi kesan ada upaya penghematan. Tapi, tanpa transparansi dan reformasi yang menyasar akar masalah, sepertinya kebijakan ini hanya akan menjadi ilusi efisiensi. Program seperti MBG itu ibarat pepatah “gajah di pelupuk mata”. Besar, nyata, namun tidak tampak di mata. (*)
