KabarBaik.co – Dunia pendidikan dasar di Jombang tengah menghadapi krisis serius. Sebanyak 47 Sekolah Dasar Negeri (SDN) mencatat jumlah murid baru sangat minim pada tahun ajaran 2025/2026. Bahkan, tiga sekolah di antaranya tidak memiliki pendaftar sama sekali.
Data dari laman resmi spmbsd-jombangkab.com menunjukkan jumlah siswa baru di puluhan SDN tersebut hanya berkisar antara 0 hingga 9 orang. SDN Kertorejo 1 (Ngoro), SDN Glagahan 2 (Perak), dan SDN Sumberaji 2 (Kabuh) tercatat sebagai sekolah paling terdampak, dengan nol hingga dua siswa.
Fenomena ini tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Jombang menjadi wilayah dengan jumlah SDN terbanyak yang kekurangan siswa, yakni 9 sekolah. Di sisi lain, Kecamatan Wonosalam mencatat kondisi paling parah, termasuk SDN Wonokerto 3 yang hanya memperoleh 3 siswa.
Minimnya pendaftar ini menimbulkan kekhawatiran besar soal kelangsungan sekolah negeri, baik di kawasan kota maupun pelosok desa.
Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Jombang, Aan Anshori, menilai kondisi ini bukanlah hal kebetulan. Ia menyebut penurunan jumlah siswa sebagai buah dari kesalahan kebijakan pendidikan yang berlangsung bertahun-tahun.
“Ini bukan sekadar soal jumlah murid, ini hasil dari kegagalan panjang pemerintah daerah dalam menangani mutu pendidikan dasar, sejak era Bupati Nyono sampai ke Warsubi,” ujar Aan saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).
Menurut Aan, perhatian pemerintah daerah terhadap SDN hanya fokus pada pembangunan fisik, tanpa disertai upaya peningkatan kualitas manajemen dan inovasi sekolah.
“Di saat sekolah-sekolah berbasis agama aktif berinovasi dan berbenah, SDN justru tertinggal jauh. Perencanaannya lemah, visinya juga minim. Ini tanggung jawab para pemimpin daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya kepemimpinan kepala sekolah serta penempatan pejabat Dinas Pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan pendidikan daerah.
Aan menanggapi skeptis rotasi besar-besaran kepala sekolah yang belum lama ini dilakukan oleh Bupati Jombang, Warsubi. Menurutnya, promosi massal tidak menjamin perubahan signifikan jika tidak berbasis kompetensi dan visi pendidikan.
“Kalau seleksinya tidak berbasis kualitas dan tidak mengarah pada penyelamatan sekolah negeri, itu cuma buang-buang energi,” kata Aan.
Sebagai solusi, Aan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penggabungan (merger) terhadap SDN-SDN yang sepi peminat. Ia menyarankan agar sekolah hasil merger diperkuat dan dijadikan sekolah unggulan.
“Contohlah SDN Kepanjen 2 Jombang. Ini bisa jadi model. Tapi kuncinya, penempatan kepala sekolah dan kepala dinas harus berdasarkan kualitas terbaik. Bupati harus berani,” tegasnya.
Aan menutup dengan peringatan keras, “Kalau tidak ada kemauan politik yang serius, maka kita hanya tinggal menunggu waktu hingga SDN ditinggalkan masyarakat. Ini ancaman nyata bagi masa depan pendidikan dasar di Jombang,” pungkasnya. (*)
