KabarBaik.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga Kabupaten Blitar.
Namun di tengah penyaluran itu, mencuat temuan adanya 9.606 rekening penerima bansos di Jawa Timur yang terindikasi terlibat transaksi judi online (judol).
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengaku belum menerima laporan resmi terkait penerima bansos di daerahnya yang dicoret karena kasus judol.
Data penerima yang terindikasi tersebut berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) hasil kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Sejauh ini kami belum menerima data adanya warga Kabupaten Blitar yang bansosnya dicabut akibat judi online. Kami tentu berharap tidak ada pada warga kami, karena judol ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Sri Nuryanti, Rabu (27/8).
Sri menyebutkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jawa Timur terkait kemungkinan adanya penerima bansos di Blitar yang terlibat. Jika benar terjadi, hal itu akan berpengaruh pada jumlah penerima di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menyatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah Kabupaten Blitar termasuk dalam daftar penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan untuk judol. Menurut dia, data terintegrasi langsung dari Kemensos sehingga pemprov tidak bisa melakukan deteksi sendiri.
“Jawa Timur memang ada ribuan penerima bansos yang terindikasi judol. Penanganannya langsung oleh Kemensos, kami belum tahu by name by address. Nantinya yang melakukan pencoretan adalah kementerian,” tutur Novi.
Novi menambahkan, jumlah penerima bansos yang terindikasi judol bisa bertambah seiring pendalaman data dari Kemensos dan PPATK. Padahal, program bansos sejatinya ditujukan untuk mempercepat penurunan kemiskinan.
“Kalau disalahgunakan, justru menambah beban masyarakat. Maka setiap ada temuan, langsung ditindak,” tegasnya.(*)
