KabarBaik.co- Sorotan tajam terhadap beberapa insiden dan kekacauan layanan jemaah Indonesia pada musim haji 2025/1446 H, terus mengemuka. Bahkan, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI Dahnil Anzar Simanjuntak juga tidak menampik atas sejumlah keluhan yang terjadi. Termasuk kritik keras yang telah disuarakan anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI.
‘’Ya, betul parah,’’ kata Dahnil singkat saat bertemu wartawan KabarBaik.co Supardy Hardi di Kota Madinah, Senin (9/6). Ia pun menanggapi positif agar pemerintah membentuk Kementerian Haji seperti disuarakan Adies Kadis, anggota Timwas Haji yang juga wakil ketua DPR RI. ‘’Itulah yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,’’ tegasnya.
Sebelumnya, Dahnil juga mengungkap pelaksanaan ibadah haji 2025 diwarnai dugaan pelanggaran dalam pemberian layanan safari wukuf. Hal itu diketahui saat jemaah haji yang menginap di hotel transit melaporkan secara langsung kepada Dahnil di kawasan Aziziyah, Makkah. ’’Terungkap adanya dugaan pungutan liar yang dibebankan kepada jemaah untuk layanan safari wukuf dan badal ibadah. Padahal, seluruh layanan tersebut semestinya diberikan secara gratis,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima media, Senin (9/6).
Dahnil menjelaskan, safari wukuf merupakan program pemerintah untuk memfasilitasi jemaah yang memiliki halangan tertentu agar mereka tetap dapat menunaikan rukun Islam kelima itu dengan tuntas. Layanan ini memungkinkan jemaah lanjut usia (lansia), disabilitas, dan risiko tinggi (risti), menggunakan bus untuk berpindah-pindah tempat selama wukuf di Arafah. Nah, semua jemaah yang memenuhi kriteria tidak perlu membayar sepeser pun. “Kalau ada yang meminta bayaran, itu artinya bohong dan penipuan,” tegasnya.
Dia pun mengecam pihak yang melakukan pungutan liar tersebut kepada jemaah. Namun, Dahnil belum mengungkap siapa yang terindikasi mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan jemaah tersebut. Dia juga belum merinci berapa nominal punglinya. ’’Ada yang nabung jual sawah, jual sepeda motor, berjuang bertahun-tahun demi bisa berhaji. Kok tega-teganya memperdaya orang-orang tua kita seperti ini,” ungkapnya.
Baca juga: 19 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Arafah, Sebanyak 477 Jemaah Ikut Safari Wukuf
Karena itu, lanjut dia, pihaknya berkomitmen untuk menyelidiki laporan pungutan liar hingga praktik manipulasi tersebut. Dahnil menargetkan praktik pungutan liar terhadap jemaah haji itu harus hilang pada musim haji tahun mendatang. “Kami ingin pelayanan haji semakin bersih, profesional, dan memuliakan jemaah,” ujarnya.
Saat mengunjungi jemaah haji itu, Dahnil didampingi Kepala Bidan Layanan Lansia, Disabilitas dan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji PPIH Arab Saudi Suviyanto. Kunjungan itu merupakan monitoring terhadap kualitas pelayanan jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risti selama puncak ibadah haji 1446 H. (*)
