KabarBaik.co, Jember – Program Homecare yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Layanan kesehatan jemput bola ini dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan hak dasar masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu dan mereka yang memiliki keterbatasan akses.
Akademisi yang juga Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Achmad Hasan Basri, menyatakan mendukung penuh program keberlanjutan tersebut. Menurutnya, pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah kepada warganya.
“Saya pada prinsipnya mendukung Program Homecare apabila orientasinya benar-benar ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan. Kehadiran negara melalui pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasan Basri, Rabu (5/8).
Kendati demikian, ia menekankan agar pelaksanaan di lapangan tetap mengedepankan efektivitas dan transparansi.
“Yang terpenting adalah program ini dijalankan secara tepat sasaran, profesional, transparan, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Hasan Basri menilai keberadaan tenaga medis yang secara rutin datang dan memberikan perawatan langsung di rumah pasien (home visit) menjadi angin segar bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan mobilitas terbatas.
“Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, usia lanjut, penyandang disabilitas, maupun pasien dengan mobilitas terbatas, layanan seperti ini dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun, kualitas pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan, serta sistem rujukan tetap harus menjadi perhatian agar pelayanan yang diberikan tetap sesuai standar medis,” jelasnya.
Dari sudut pandang tata negara dan nilai keagamaan, ia melihat program ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta kaidah fikih kepemimpinan. Menurutnya, kebijakan publik seyogianya bermuara pada kemaslahatan warga.
Ia mengutip kaidah fikih populer: “Tasarruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah”, yang berarti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan mereka.
“Saya melihat program ini dapat menjadi implementasi nilai keadilan sosial apabila benar-benar menghadirkan akses layanan kesehatan yang lebih merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi maupun geografis. Dalam perspektif Islam, setiap kebijakan publik memang seyogianya diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” paparnya.
Sebagai masukan konstruktif untuk pengembangan ke depan, Hasan Basri berharap Pemkab Jember dan dinas terkait terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Homecare.
“Langkah ke depan tentunya harapan saya kepada pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait program ini, untuk memetakan apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki, atau bagian mana yang perlu ditambah agar cakupan serta kualitas layanannya makin optimal,” pungkasnya.(*)
