KabarBaik.co, Bojonegoro – Fenomena banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau masih menjadi persoalan klasik di Bojonegoro. Kondisi ini berdampak serius pada sektor pertanian, bahkan berpotensi menyebabkan gagal panen (puso) jika tidak segera diantisipasi.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, mengingatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) agar tidak menunggu hingga bencana terjadi baru mengambil langkah. “Ini harus diantisipasi. Kita harus fokus pada ketahanan pangan, berapa anggarannya dan digunakan untuk apa saja,” ujarnya, Jumat (17/4).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini, bukan bersifat reaktif. “Jangan ramai-ramai kalau sudah terjadi, tapi harus diantisipasi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Zainal Fanani, menjelaskan bahwa sebagian besar lahan pertanian di Bojonegoro merupakan wilayah nonirigasi. “Sekitar 41 persen lahan pertanian merupakan irigasi, sisanya nonirigasi. Ini yang menjadi tantangan utama saat musim kemarau,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bojonegoro merencanakan pembangunan sumur bor di sejumlah titik lahan pertanian. Program ini didanai dari APBN dan APBD.
Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 520/531/412.221/2026 pada 16 Maret 2026 mengenai mitigasi dampak kemarau panjang. SE ini menginstruksikan para petani untuk menghemat air, mengubah pola tanam, dan fokus pada tanaman palawija, serta optimalisasi jaringan irigasi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang akan terjadi di kabupaten Bojonegoro. (*)
