KabarBaik.co – Status Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan ternyata belum diiringi dengan layanan transportasi publik yang layak. Alih-alih memenuhi kebutuhan masyarakat, pilihan moda transportasi di jantung pemerintahan kabupaten ini masih minim.
Selain bus antarkota dalam provinsi (AKDP) dan kereta api, warga praktis tak punya banyak alternatif. Angkutan pedesaan (angdes) dan angkutan perkotaan yang seharusnya menjadi penghubung wilayah sekitar justru merana. Ibarat hidup segan mati tak mau.
Data Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan menunjukkan hanya ada tiga trayek angdes yang masih beroperasi saat ini. Yakni Bangil–Pasar Kalianyar, Kraton–Bangil–Gempol, dan Bangil–Pandaan.
Jumlahnya pun kian menyusut. Kondisi paling memprihatinkan ada di trayek Bangil–Pasar Kalianyar. Dari 17 armada yang dulu beroperasi, kini tinggal 8 unit. Bahkan yang aktif beroperasi setiap hari hanya 3 hingga 4 kendaraan saja.
Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan Digdo Sutjahjo tak menampik situasi ini. Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memotret kondisi layanan angkutan umum secara riil. Hasilnya, tren penurunan armada sudah terjadi sejak pandemi.
Kebijakan pembatasan jumlah penumpang saat Covid-19 dampaknya terasa sampai sekarang, karena banyak sopir akhirnya banting setir ke pekerjaan lain. Apalagi sekarang sebagian besar siswa sekolah memilih naik bentor atau kendaraan pribadi.
Menurut Digdo, monev dilakukan untuk memotret tingkat layanan angkutan umum. Mulai dari ketersediaan armada, ketepatan waktu, hingga tarif. “Dari monev ini kami akan menyusun kajian terkait layanan angkutan umum tersebut yang sesuai dengan peraturan,” kata Digdo.
Digdo menyebut, hasil kajian itu nantinya akan digunakan sebagai dasar pembenahan. “Targetnya masyarakat mendapat layanan angkutan yang murah, nyaman, dan aman. Kalau transportasi publik memadai, otomatis akan menunjang aktivitas warga di sekitar ibu kota kabupaten,” jelasnya.
Dia menegaskan, status Bangil sebagai ibu kota memang harus diiringi pelayanan publik berkualitas. Khususnya sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian. Jangan sampai status ibu kota hanya jadi label. “Karena layanan transportasi yang baik adalah salah satu indikator kemajuan sebuah kota,” tandasnya. (*)
