KabarBaik.co – DPRD Jombang tengah fokus menuntaskan pembahasan Raperda tentang APBD Jombang 2026. Pembahasan sudah masuk tahap jawaban bupati atas pandangan umum (PU) dari fraksi-fraksi DPRD.
“Bupati sudah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jombang. Selanjutnya akan masuk pembahasan akhir dan ditargetkan rampung serta disahkan bulan ini,” ujar Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji dalam keterangannya, Rabu (5/11).
Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi menanggapi sejumlah masukan dari fraksi terkait optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi penggunaan anggaran, hingga penguatan peran swasta dalam pembangunan daerah.
Warsubi menegaskan Pemkab Jombang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bijak tanpa membebani masyarakat.
Ia menyebut dari empat BUMD milik daerah, tiga di antaranya berhasil melampaui target laba tahun 2024, sementara satu BUMD yakni Perumda Perkebunan Panglungan masih mengalami penurunan kinerja.
“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan infrastruktur usaha, hingga inovasi agar laba BUMD meningkat. Pada 2026, PAD dari BUMD diproyeksikan naik 23,86 persen,” jelas Warsubi.
Terkait arah penggunaan anggaran, Warsubi menegaskan APBD 2026 akan difokuskan pada program yang berpihak kepada masyarakat. Fokus utamanya meliputi penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap wirausaha baru, UMKM, pertanian, dan industri kreatif.
Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas, seperti penyediaan seragam gratis, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
“Perlindungan sosial untuk balita, ibu hamil, dan masyarakat rentan juga akan diperkuat. Kami ingin anggaran benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar dieksekusi secara administratif,” tegasnya.
Warsubi juga menyoroti penertiban usaha ilegal yang dilakukan sesuai kewenangan pemerintah daerah, serta peningkatan kinerja BUMD dan BLUD yang berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam hal keterlibatan swasta, Pemkab Jombang berkomitmen memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“CSR harus terarah, akuntabel, dan mendukung prioritas daerah seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM, serta pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Warsubi menambahkan seluruh program dan bantuan pembangunan di tingkat desa akan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah.
“Setiap usulan dari masyarakat dan desa akan disesuaikan dengan program prioritas agar pembangunan berjalan satu arah,” pungkasnya. (*)
