KabarBaik.co – Pemkab Kediri memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, meski alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat mewakili Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Rabu (8/10) di Ruang Tegowangi, lantai 3 BKAD.
Dalam paparannya, Wabup Dewi menegaskan bahwa meskipun total anggaran 2026 menurun sekitar Rp 128 miliar dibanding APBD 2025 akibat pengurangan dana transfer pusat, Pemkab Kediri berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas pelayanan dasar dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Anggaran boleh berkurang, tapi semangat pengabdian tidak boleh padam. Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial (pengentasan kemiskinan) tetap menjadi prioritas utama,” tegas Dewi.
Fokus Pemkab: Genjot PAD dan Efisiensi Belanja
Menanggapi sejumlah catatan dari fraksi DPRD, Wabup Dewi menyampaikan bahwa Pemkab Kediri tengah menyiapkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan penyesuaian belanja agar lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah yang dilakukan antara lain meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, termasuk pengoptimalan sumber pendapatan baru, serta penerapan digitalisasi sistem pelayanan pajak dan retribusi agar proses menjadi lebih cepat dan transparan.
Selain itu, dilakukan pula kajian ulang terhadap tarif pajak dan potensi ekonomi lokal guna memaksimalkan penerimaan daerah, disertai dengan optimalisasi kinerja BUMD melalui penyehatan aset, diversifikasi usaha, dan digitalisasi manajemen.
“Strategi ini bukan sekadar menambal kekurangan, tetapi juga menyiapkan fondasi agar Kabupaten Kediri semakin mandiri secara fiskal,” ujarnya.
Pemkab Siap Bahas Teknis dengan DPRD
Menutup penyampaiannya, Wabup Dewi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, kritik, dan masukan yang konstruktif terhadap RAPBD 2026.
Ia berharap, setelah tahap jawaban ini, pembahasan teknis antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa segera dilakukan untuk menyempurnakan rancangan APBD 2026 agar tepat sasaran dan berkeadilan.
“Harapannya, setelah penyampaian jawaban ini, kita dapat segera melaksanakan pembahasan teknis dan menyepakati Raperda APBD 2026 yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
