KabarBaik.co – Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah dalam sidang paripurna DPRD Jatim di Surabaya.
Pengesahan APBD tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jatim Muhammad Musyafak Rouf, beserta para wakil ketua dewan.
Struktur APBD Jatim 2026 mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp26,3 triliun, Belanja Daerah Rp27,2 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp916,7 miliar. Postur ini kembali mengalami penurunan untuk tahun kedua secara beruntun akibat berbagai kebijakan fiskal nasional.
Pada 2025, penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengubah skema bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Pendapatan Daerah Jatim menyusut sekitar Rp4,2 triliun. Pada 2026, kontraksi kembali terjadi akibat pengurangan Transfer Keuangan Daerah dari pemerintah pusat yang berdampak pada penurunan tambahan sekitar Rp2,8 triliun.
“Kontraksi ini bukan disebabkan oleh kapasitas atau manajemen keuangan Pemprov Jatim. Pemprov dan 14 kabupaten/kota terdampak oleh opsen pajak dari UU HKPD, ditambah pengurangan dana transfer pusat. Totalnya sekitar Rp7 triliun dalam dua tahun,” jelas Gubernur Khofifah, Selasa (18/11).
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Khofifah menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim tetap menunjukkan tren positif. PAD 2026 tercatat meningkat Rp695 miliar atau naik 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah PAD tetap tumbuh. Ini menjadi modal penting bagi Jatim untuk menjaga kinerja pembangunan,” ujarnya.
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim tetap memprioritaskan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama kelompok rentan. Efisiensi anggaran dilakukan sejak awal tahun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan total penghematan lebih dari Rp1,1 triliun.
“Kami melakukan rapat internal secara detail. Mana yang perlu dipangkas, mana yang perlu diperkuat. Program seperti PKH Plus, bantuan untuk Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui KIP Jawara, hingga program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) tetap kami prioritaskan,” kata Khofifah.
Ia menegaskan bahwa masyarakat pada desil 1–4 tetap menjadi sasaran utama intervensi pemerintah daerah, meski APBD mengalami penyesuaian.
APBD Jatim 2026 menetapkan sembilan fokus pembangunan, antara lain:
• Percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.
• Perluasan lapangan kerja berkualitas.
• Penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
• Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
• Penguatan akses dan mutu pendidikan.
• Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
• Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih.
• Penguatan harmoni sosial dan inklusivitas.
• Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
Setelah disetujui DPRD, Raperda APBD 2026 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi paling lambat tiga hari sejak penetapan. Kemendagri memiliki waktu maksimal 15 hari kerja untuk memberikan hasil evaluasi sesuai ketentuan PP 12/2019 dan Permendagri 14/2025.
Di sisi lain, Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk menambah ruang fiskal daerah. Salah satunya melalui misi dagang ke Singapura yang mencatatkan transaksi hingga Rp4,16 triliun dan mendorong pertumbuhan ekspor-impor.
Melalui kerja sama RISING (Republic of Indonesia and Singapore Fellowship), Jatim juga mendapat dukungan peningkatan kapasitas di sektor kesehatan, investasi, dan pendidikan. Saat berkunjung ke Singapura, Khofifah bertemu langsung dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Senior Minister Lee Hsien Loong untuk memperluas peluang kolaborasi.
“Kami mendapat penguatan dari Pemerintah Singapura, mulai dari pelatihan guru, dukungan layanan kesehatan, hingga peningkatan kapasitas tim investasi. Pola-pola seperti ini penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan di Jawa Timur, tidak hanya mengandalkan APBD,” pungkasnya.
