KabarBaik.co, Nganjuk – Nganjuk mengambil langkah dalam menghadapi krisis energi yang melanda. Mulai Rabu (1/4), ASN akan menjalani work from home (WFH) secara resmi satu hari dalam seminggu, bukan hanya sebagai upaya penghematan namun juga sebagai langkah awal transformasi kerja digital di lingkungan pemerintah daerah.
“Ini bagian dari upaya penghematan energi sekaligus mendorong transformasi sistem kerja digital di lingkungan pemerintah daerah,” tegas Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Sabtu (28/3)
Menurut Marhaen, langkah ini menjadi tanggapan nyata terhadap dampak konflik Timur Tengah yang semakin memanas dan telah memberikan imbas hingga tingkat daerah.
Skema WFH yang telah disiapkan akan berlaku khusus setiap hari Rabu, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan produktivitas tetap terjaga. Surat edaran resmi akan diterbitkan pada Senin (30/3/2026), dan aturan absensi tidak dapat dipermainkan sama sekali.
“ASN wajib absen tiga kali sehari (pagi, siang, dan sore), harus mengaktifkan live location di grup WhatsApp OPD, tidak cukup hanya share lokasi biasa,” jelas Bupati mengenai sistem pengawasan yang akan diterapkan.
Tujuan utama dari aturan ketat ini adalah mencegah penyalahgunaan kebijakan WFH dan memastikan pekerjaan tetap berjalan lancar.
Target penghematan yang ditetapkan cukup fantastis, di mana kebijakan ini diperkirakan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 90 ribu liter per bulan.
Selain itu, penghematan juga dilakukan langsung di kantor-kantor dinas dengan menerapkan aturan baru untuk penggunaan fasilitas listrik.
“Lampu dan AC baru boleh dinyalakan setelah pukul 13.00 WIB, penggunaan listrik dibatasi secara bertahap. Kami ingin penghematan ini terasa nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Meskipun kebijakan tergolong drastis, Pemkab Nganjuk memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Beberapa instansi yang tetap masuk seperti biasa di antaranya BPBD, Dinas Sosial dan Dinsos PPPA, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bakesbangpol, Disdukcapil, seluruh puskesmas, RSUD Nganjuk, RSUD Kertosono, serta SD dan SMP negeri se-Kabupaten Nganjuk.
“Untuk pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap masuk seperti biasa. Termasuk pelayanan adminduk di Disdukcapil dan seluruh puskesmas,” jelas Marhaen
Kebijakan yang dianggap berani ini bahkan disebut-sebut bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Selain efisiensi energi, WFH juga diharapkan menjadi pintu masuk menuju sistem kerja digital yang lebih modern di lingkungan pemerintah daerah. Jika berhasil, tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan diperluas atau bahkan dijadikan pola kerja baru ASN di masa depan. (*)
