KabarBaik.co – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak, Gubernur langsung menggelar rapat terbatas dan menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan kolaboratif lintas perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota.
Banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat dan Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, langsung ditindaklanjuti Gubernur dengan memimpin rapat terbatas di ruang kerja Gubernur, Rabu (14/1). Rapat yang berlangsung hingga malam hari tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, terutama terkait perbaikan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa rapat terbatas itu dihadiri oleh jajaran kepala OPD terkait. “Gubernur menegaskan penanganan harus dilakukan cepat, tepat, dan kolaboratif. OPD diminta memperkuat koordinasi dengan kabupaten/kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujarnya, Kamis (15/1).
Dalam rapat tersebut, Gubernur memerintahkan BPBD untuk segera melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi. Sementara itu, daerah yang belum memiliki SK siaga diarahkan untuk langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.
Ahsanul Khalik menjelaskan, penetapan status tanggap darurat menjadi penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), khususnya dalam menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran, serta penguatan tebing sungai. Rapat juga memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung penanganan dampak bencana, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
“BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Gubernur juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kepala BPBD diminta mencermati setiap perkembangan di lapangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat. Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, Gubernur mengarahkan agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal, termasuk Tagana, TRC BPBD, serta komunitas kebencanaan, sehingga informasi dari lapangan dapat diterima lebih cepat.
Fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir.(*)
