KabarBaik.co – Bank Indonesia kembali menggelar Java Regional Economics Forum (JREF) 2025, forum strategis tahunan yang bertujuan memperkuat sinergi kebijakan dan mendorong percepatan investasi di sektor manufaktur wilayah Jawa. Acara yang berlangsung di Surabaya ini mengusung tema Penguatan Investasi Sektor Manufaktur dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan di Wilayah Jawa.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Forum dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menekankan pentingnya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif bagi penguatan sektor manufaktur. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan industri berkelanjutan.
“Jawa memegang peranan strategis dalam struktur ekonomi nasional. Penguatan investasi daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ibrahim, Rabu (5/11).
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan. Bank Indonesia pun menawarkan tiga strategi utama untuk mendorong percepatan investasi, yaitu optimalisasi konektivitas dan link and match antara dunia kerja dan pendidikan vokasi, pemberian insentif dan perbaikan sistem perizinan, serta perluasan akses pembiayaan dan promosi investasi terintegrasi di seluruh wilayah Jawa.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Aneka Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, dan penguatan peran kawasan ekonomi.
“Integrasi antara kebijakan industri dan ketenagakerjaan menjadi penting agar investasi tak hanya tumbuh, tapi juga membuka lapangan kerja berkualitas di seluruh wilayah Jawa,” ujarnya.
Dari sisi realisasi, Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Ratih Purbasari Kania, mengungkapkan bahwa hingga kuartal III 2025, nilai investasi di wilayah Jawa telah mencapai Rp 692,5 triliun, atau sekitar 48 persen dari total nasional. Angka ini menegaskan bahwa Jawa masih menjadi magnet utama investasi, terutama di sektor pengolahan logam, makanan-minuman, serta industri kimia dasar.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat perencanaan dan fasilitasi proyek strategis agar investasi yang masuk semakin berkualitas dan berdaya saing global,” kata Ratih.
Dalam forum tersebut, perwakilan dari seluruh provinsi di Jawa turut menyampaikan perkembangan, tantangan, serta peluang investasi di daerah masing-masing. Mereka juga memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan investasi kepada pemerintah pusat. Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin, Kemen PUPR, Bappenas, dan OJK, kemudian menanggapi dengan strategi debottlenecking guna mengurai hambatan investasi dari sisi infrastruktur, regulasi, dan pendanaan.
Rapat koordinasi menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi, peningkatan kualitas SDM industri melalui pelatihan dan sertifikasi, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah untuk kemudahan berusaha, perluasan akses pembiayaan produktif dengan bunga kompetitif, dan penguatan promosi investasi terintegrasi dengan monitoring berkala bersama pemerintah daerah.
Melalui sinergi lintas lembaga ini, Bank Indonesia berharap penguatan investasi sektor manufaktur di wilayah Jawa dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih akseleratif, inklusif, dan berkelanjutan.
